Probolinggo, sekilasmedia.com – Pemerintah Kota Probolinggo kembali menandatangani kerja sama dengan Perum Bulog Subdivre Probolinggo terkait program Bantuan Sosial Pangan tahun 2020. Penandatanganan tersebut merupakan tindaklanjut dari kerja sama yang sudah dijalin sejak tahun 2019 lalu.
Penandatangan dilaksanakan di ruang transit kantor wali kota, Senin (3/2) dihadiri Wali Kota Hadi Zainal Abidin, Wawali Mochammad Soufis Subri, Kepala Bappeda Litbang Rey Suwigtyo, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Zainullah, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan, lima camat dan Pimpinan Perum Bulog Sudivre Probolinggo Krisna Murdiyanto.
Program bantuan pangan ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan memberikan gizi seimbang kepada mereka yang membutuhkan. Di Kota Probolinggo, bantuan sosial pangan dari dana APBD diberikan untuk 1300 KPM dengan nilai Rp 110 ribu per bulan, berupa beras dan telor.
“Kami berharap Bulog dapat menjalankan amanah, berikan kualitas terbaik untuk masyarakat,” ujar Wali Kota Habib Hadi, usai melakukan penandatanganan. Sebagai penyedia komoditas, Bulog diminta mengedepankan 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.
Pimpinan Perum Bulog Sudivre Probolinggo Krisna Murdiyanto berterimakasih atas kepercayaan wali kota kepada pihak Bulog untuk melakukan pelayanan tersebut. “Kami siap melayani KPM yang ada di Kota Probolinggo. Dan, Alhamdulillah sejak kerja sama tahun 2019 tidak ada kendala,” katanya.
Selain bertanggungjawab terhadap komoditas bantuan sosial pangan dari APBD, Bulog juga menyalurkan bantuan dari dana APBN senilai Rp 150 ribu per KPM untuk 13 ribu lebih KPM di Kota Probolinggo. Rinciannya, Rp 110 ribu untuk beras dan telor, sisanya Rp 40 ribu dapat dibeli di e-warung binaan Bulog. “KPM bisa membeli daging, sayur, kacang-kacangan dan lain-lain di e-warung,” imbuh Krisna.
Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Zainullah menjelaskan, ada perbedaan antara KPM yang sudah mendapat bantuan dari APBD dan APBN. Dari APBN, setiap KPM menerima Rp 150 ribu, sedangkan APBD masih Rp 110 ribu, untuk 1300 KPM karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemkot Probolinggo.
“Mudah-mudahan PAPBD 2020 nanti ada tambaan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Saat ini, sesuai rilis BPS (Badan Pusat Statistik) persentase penduduk miskin di Kota Probolinggo sudah menurun. Di tahun 2018-2019 dari rilis BPS warga miskin sebesar 7,9 persen. Pemkot menargetkan akan turun 7,1 persen pada tahun 2021, tapi realisasinya di awal tahun 2020 sudah menurun ke angka 6,9 persen. Jadi, target kita sudah terlewati. Namun Bapak Wali Kota meminta kami untuk mengecek kondisi di lapangan, tidak puas dengan angka itu saja,” jelas Zainullah.
Tidak hanya Bantuan Sosial Pangan, menurut Zainullah, upaya menekan angka kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dengan memberikan bantuan pada anak jalanan, disabilitas hingga ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa).
“Tahun mendatang, satu sisi upaya mengurangi kemiskinan melalui ULT-PK yang akan kami verifikasi faktual terus menerus. Mudah-mudahan semakin berkurang dan yang belum dapat bantuan dari kementerian bisa ditambah lagi,” kata Zainullah, sesaat usai penandatanganan. Launching Bantuan Sosial Pangan bakal dilaunching pada awal Maret 2020 nanti. (Hm/Rul)
