Probolinggo, Sekilasmedia.com –
Suasana hujan mewarnai agenda pertemuan Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Bupati Tantriana Sari di pendapa kabupaten, Rabu (29/04) malam. Keduanya sepakat untuk transfer data dalam menangani covid 19.
Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari membuka forum diskusi yang juga Wakil Wali Kota Mochammad Soufis Subri, Forkopimda, Sekda serta tim satgas covid 19 kota maupun kabupaten.
“Perkembangan sebaran covid 19 selalu bertambah sehingga membutuhkan kerja sama dan sinergitas kedua belah pihak. Karena kita menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Apa yang terjadi di kabupaten juga berdampak di wilayah kota,” ujar Tantri, panggilan akrab bupati.
Ia mencontohkan, kasus konfirmasi positif kemarin merupakan warga kota yang bekerja di kabupaten. Karena merupakan klaster Sukolilo, maka yang bersangkutan langsung dikarantina 14 hari dan hasil rapid test negatif dua kali. Namun setelah pulang ke kota diketahui hasil swabnya positif.
“Dampak seperti inilah yang membutuhkan kekompakan agar bisa sinergi dalam penanganan dan perawatannya. Termasuk kajian bersama jika opsi PSBB diberlakukan sebagai langkah terakhir. Diperlukan keterbukaan dalam akses data dan informasi bagi dua pemerintahan,” imbuhnya.
Hal serupa juga diungkapkan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin. Menurutnya, koordinasi ini sangat penting karena posisi kota berada di tengah kabupaten sehingga pasti berimbas.
“Kesepakatan bersama dalam menghadapi covid 19 harus ada transparansi informasi dan data. Begitu positif langsung diumumkan supaya masyarakat turut mengendalikan,” pintanya.
Habib Hadi berkaca dari kejadian sebelumnya, sehingga dia berharap data warga kota yang di karantina diberikan agar bisa di tracing keluarganya. Begitu pula sebaliknya pihak kota akan menyerahkan data warga kabupaten yang kerja di kota dan dikarantina.
“Ini harus dilakukan bersama sehingga bisa melakukan kontrol dengan cepat memutus mata rantai penyebaran covid 19. Saya khawatir jika terlambat tenaga medis tidak bisa mengatasi, karena jumlahnya terbatas. Kalau perlu ada grup khusus antara tim satgas covid 19 kota dan kabupaten guna mempermudah koordinasi,” ujar wali kota.
Sedangkan kebijakan lain seperti PSBB, perlu ada kajian bersama searah yang tidak berdampak ekonomi. Langkah yang paling tepat namun tujuannya sama, mirip PSBB. Koordinasi juga diperlukan dengan daerah perbatasan lainnya, seperti Kabupaten lumajang dan daerah lainnya.
Selanjutnya Forkopimda juga diberikan waktu untuk analisa dan evaluasi saling memberikan masukan. Jika ada kelemahan kedua wilayah bisa mencarikan solusi lainnya. TNI dan Polri siap mendukung apapun kebijakan pemerintah daerah demi percepatan penanganan covid 19 terutama dari sisi pengamanan.
Sebelum berakhir, jubir covid 19 kota dr Abrarr HS Kuddah juga meminta tim satgas kabupaten untuk duduk bersama membahas secara teknis serta berbagi informasi terkait SOP (standar operasional prosedur) yang diberlakukan sehingga ada kesamaan dalam penanganan. Permintaan ini pun disetujui oleh wali kota maupun bupati guna saling melengkapi. (rul)
