Daerah

Dinsos Gresik : Penyaluran BPNT Di Gresik Tidak Ada Masalah 

×

Dinsos Gresik : Penyaluran BPNT Di Gresik Tidak Ada Masalah 

Sebarkan artikel ini

 

Gresik, Sekilasmedia.com– Bertempat di kantor Dinas Sosial Gresik, Kepala Dinas Sosial Sentot Supriyohadi kepada Sekilasmedia.com menuturkan bahwa penyaluran BPNT atau bansos pangan di kabupaten Gresik tidak ada masalah.

” Data KPM  BPNT sesuai yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)  dari Kemensos. Jumlah KPM BPNT atau bansos pangan kabupaten Gresik tahun 2020 ada sebanyak 92.529 KK sedangkan jumlah KPM dalam DTKS sebanyak 99.860 KK,” kata Sentot.

Bila ada penambahan atau istilahnya perluasan jumlah KPM (keluarga penerima manfaat) bansos pangan maka pihak pemerintah desa setempat melakukan verifikasi dan validasi data dalam musdes. Hasilnya dalam berita acara  diajukan ke Dinas Sosial untuk disetujui Bupati. Lalu diajukan ke pemprov ( vetifikasi dan validasi), kemudian diajukan ke Kemendes agar dimasukkan dalam DTKS, paparnya pada Jumat (19/6/2020).

” Seperti di kabupaten Gresik pada tahun ini ada penambahan 11.925 KPM  di bulan Januari sampai April 2020 dari 80.604 KK menjadi 99.860 KK. Penambahan ini melalui mekanisme seperti itu dan alhamdulillah tidak ada kendala,”ungkap Sentot.

BACA JUGA :  Bupati Gresik Dukung Program Pangan Aman Terpadu, Dorong Klinik Layanan BPOM untuk UMKM

Sementara itu, terkait perbedaan antara data penerima dan data bayar seperti temuan di Desa Morowudi saat penyaluran bansos pangan. Kembali Kadinsos Gresik mengatakan bahwa perbedaan itu timbul karena beberapa sebab.

” Diantaranya,kartu kesejahteraan sosial (KKS) hilang atau eror, KPM meninggal dunia atau pindah alamat tempat tinggal namun tidak dilaporkan ke pemerintah desa atau ke Dinas terkait. Dan pemerintah desa tidak pernah update data DTKS tiap 3 bulan sekali,”jelasnya.

Kalau tidak ada laporan, akibatnya data KPM di DTKS Kemensos tidak berubah by name by addres -nya maka data itu akan muncul lagi saat penyaluran bansos berikutnya. Karena data tersebut tidak akan berubah selama tidak ada laporan, imbuh dia.

Jikalau ada perubahan data, mekanismenya semisal KPM meninggal dunia atau pindah lamat maka harus diganti penerima lainnya (warga miskin) yang belum pernah menerima bansos tersebut melalui musdes dan hasilnya di BA kan diajukan ke Dinsos untuk  merubah KPM sebelumnya dengan yang baru,terang Sentot.

BACA JUGA :  Bupati Mojokerto Resmikan Proyek Pembangunan Gedung Balai Desa Tangunan

Menurutnya, bansos pangan senilai Rp. 200 ribu dirupakan paket sembako berupa beras, telor, buah dan sayuran. Sedangkan bank penyalur adalah Bank BNI. Untuk penyaluran di desa secara teknis ada agen BPNT dan pendamping kecamatan dari Dinsos.

Ditambahkan oleh Pelaksana dan pengelola bantuan hibah kecamatan  Cerme Neerwanshah didampingi  pendamping kecamatan Cerme Vivin menerangkan bahwa penyaluran bansos pangan diterimakan sesuai kuota yang ada (DTKS) dan komoditi yang diberikan sudah melalui musyawarah kecamatan (verikasi dan validasi) secara ketat bersama camat dan instansi terkait di kecamatan Cerme.

” Terkait kualitas bahan sembako kita kontrol dengan ketat. Apabila ada yang tidak sesuai spesifikasi kita ganti  sesuai spesifikasi atau semisal ada yang rusak kita ganti yang baik kondisinya. Jadi terkait kualitas komoditi tersebut tidak ada masalah,” tegasnya. (rud)