Batu, Sekilasmedia.com – Kejaksaan Negeri Kota Batu merasa prihatin dengan kondisi guru yang selama ini cukup banyak berurusan dengan masalah hukum. Misalnya, penyimpangan dalam pengelolaan anggaran sekolah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga bantuan yang lainya.
Atas dasar ini, Kejari Batu bersama Dinas Pendidikan Kota Batu menyelenggarakan program “Jaksa Sahabat Guru” yang diikuti puluhan Kepala Sekolah dari jenjang SMP baik Negeri atau Swasta, untuk memberikan wawasan aspek hukum dan mencegah adanya penyimpangan pengelola anggaran. Digelar di Aula SMP Negeri 1 Batu, Jum’at (11/12).
Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Dr. Supriyanto S.H, M.H mengatakan bahwa dirinya menyampaikan 3 poin penting. Pertama, dunia pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat kucuran anggaran sangat besar karena mengemban amanah luar biasa untuk membimbing generasi penerus bangsa.
“Dengan kucuran anggaran yang besar baik dari dana BOS, DAK dan lainnya, jaksa ingin berkontribusi memberikan pendampingan atau wadah konsultasi agar nanti pengelolaannya tidak menyimpang atau on the track,” jelas Supriyanto.
Kedua, dengan adanya pendampingan para guru bisa konsentrasi dalam menjalankan pendidikan bagi para murid sehingga bisa membentuknya menjadi generasi yang cerdas dan berintegritas.
“Ketiga, kami buka ruang pelayanan hukum seluas-luasnya untuk berdiskusi memecahkan problematika yang dihadapi, bagaimana jalan keluarnya? Pesan saya jangan takut, bila kebingungan kita pasti mendampingi,” ungkapnya.
Mantan Kejari Gorontalo ini berkeinginan adanya penegakan hukum dengan memberikan solusi.
“Jadi bukan hanya penindakan, harus mengedepankan pencegahan mulai dari akarnya,” tegas dia.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kota Batu, Eny Rachyuningsih sangat mengapresiasi program ini. Ia pun mengaku sering mendapat curhatan dari kepala sekolah. Pasalnya latar belakang para kepala sekolah inikan mengajar, bukan seorang teknisi atau akuntan yang faham betul bagaimana pengelolaan anggaran.
“Sementara disatu sisi mereka dituntut tetap bekerja profesional sesuai koridor hukum karena mengelola beberapa sumber pendanaan,” ungkap Eny.
Meski semua sudah mengutamakan kehati-hatian, tidak fahamnya aturan perundang-undangan kadang menjadi kekhawatiran tersendiri. Makanya dengan program ini, Eny berharap jaksa bisa memberikan pencerahan dan kiat apa sehingga yang dilakukan agar tidak melakukan penyimpangan.
“Paling penting yaitu menghindari penyimpangan pengelolaan anggaran,” tegasnya. (BAS)
