TENTARAKU

Dandim 0814 Jombang Bersama Kapolres Jombang Sidak Ke Pasar

×

Dandim 0814 Jombang Bersama Kapolres Jombang Sidak Ke Pasar

Sebarkan artikel ini

 

Jombang,Sekilasmedia.com- Dandim 0814/ Jombang Letkol Infanteri Muhammad Hanafi dan Kapolres Jombang AKBP Moh Nur Hidayat melakukan Sidak (inspeksi mendadak) ke pasar tradisional, Sabtu siang (28/5/2022).

 

Sidak yang dilakukan di pasar pon Kelurahan Kaliwungu, Jombang tersebut untuk melihat harga serta distribusi minyak goreng curah bersubsidi.

 

Sidak petinggi Polri dan TNI di Jombang juga perwakilan dari Disperindag setempat itu dilakukan dengan mengecek harga minyak goreng curah bersubsidi pada beberapa toko di pasar Pon Jombang. Pengecekan apakah Harga Eceran Tertinggi (HET) sudah sesuai anjuran pemerintah.

BACA JUGA :  Tunjang Kebutuhan, TNI Andil Proses Pendistribusian Logistik Pada Pos - Pos Pengungsian

 

Dari hasil peninjauan, tidak ditemukan pedagang yang menaikkan harga di atas HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun harganya berkisar Rp14 ribu per kilogram.

 

“Setelah kami telusuri beberapa toko, harga minyak goreng curah bersubsidi di pasar Pon masih sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 14.000/kg. dari hasil pengecekan jumlah minyak curah bersubsidi terbilang tercukupi untuk didistribusikan ke penjual retail di beberapa toko dan pedagang pasar,” kata Nur Hidayat.

BACA JUGA :  TMMD 110 Bojonegoro, Anggota Silat Kera Sakti Bantu TNI Bersihkan Lapangan Ngrancang

 

Kapolres menegaskan, pihaknya akan terus mengontrol harga itu. Tim satgas pangan Kabupaten Jombang juga akan memantau dan mengawasi perkembangan harga di pasaran.

 

“Kami akan bekerja sama dengan dinas terkait guna memantau dan pengawasi HET (Harga Eceran Tertinggi) minyak goreng di Kabupaten Jombang,” pungkasnya.

 

Ia menambahkan, para pedagang diimbau untuk aktif melaporkan ke kepolisian atau pihak terkait apabila mengalami gangguan distribusi ketersediaan minyak goreng jenis curah di pasaran. Selain itu, diimbau juga menjual dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah.