Blitar, Sekilasmedia.com-Dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi, pada Senin (12/9/2022) mayoritas fraksi meminta untuk mengevaluasi TP2ID (Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah). Juga masalah lain yang banyak disampaikan yaitu bidang pendidikan, pungutan liar, dan program beasiswa untuk perguruan tinggi. Dan masalah lain terkait pengelolaan aset dan serapan anggaran yang masih belum maksimal.
Pada Selasa (13/9/2022), Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Blitar terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda Tentang Perubahan APBD 2022. Dalam paripurna Bupati Rini Syarifah menjawab, akan melakukan evaluasi terhadap TP2ID sebagai tindaklanjut atas saran-saran dari sejumlah fraksi. Bahkan, ia juga mempersilahkan masyarakat juga ikut memberikan masukan dan saran kepadanya sebagai bahan keputusan untuk TP2ID.
“Terhadap saran agar TP2ID dievaluasi, segera ditindaklanjuti. Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi Partai Golkar, Demokrat dan fraksi PDI-Perjuangan,” ucap Bupati Blitar Rini Syarifah dalam jawabannya atas pandangan umum fraksi-fraksi perihal TP2ID
“Semua pandangan umum yang tadi malam disampaikan sudah kita jawab lugas, nanti kalau ada kurang lebih kita koordinasi dengan banggar (badan anggaran). Baik buruknya atau kurang efektifnya akan kita evaluasi ke depan, masyarakat boleh memberikan saran masukan agar TP2ID bisa efektif kedepan,” kata Bupati usai paripurna.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto menilai jawaban bupati di rapat paripurna terlihat umum. Sedang yang diharapkannya, ada jawaban yang lebih spesifik dalam menangani kritik diberikan anggota dewan.
Namun Suwito yakin masukan dewan akan menjadi perhatian penting yang bakal ditindaklanjuti.
“Tapi tadi ada penekanan, seperti dikatakan akan sungguh-sungguh dievaluasi. Tinggal kita tunggu saja ke depan evaluasinya seperti apa,” ujarnya.
Suwito berharap pembahasan Perubahan APBD 2022 bisa segera selesai untuk disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Agar pembangunan pemerintah seperti diharapkan masyarakat bisa segera berjalan dan dirasakan dampaknya.
Juru Bicara Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (Fraksi-GPN) DPRD Kabupaten Blitar Ansori Baidlowi melihatnya sebagai jawaban yang kurang jelas dan nampak mengambang. Sudah cukup evaluasi terhadap TP2ID itu, jadi jawaban Bupati Rini yang akan mengevaluasi, mestinya itu dibubarkan saja.
“Oleh karena itu bukan hanya Fraksi GPN, tiga hingga empat fraksi kemarin menuntut adanya evaluasi dan GPN menetapkan kalau perlu dibubarkan bukannya dievaluasi. Tetapi menurut saya jawaban bupati tadi kurang jelas ya masih ngambang,” kata Ansori.
Ia berharap setelah dievaluasi oleh bupati nanti jika dinilai kurang maksimal, lebih baik TP2ID menurutnya dibubarkan saja. Ansori menegaskan bukan sebuah kewajiban bagi sebuah daerah harus ada TP2ID.
“Saya kira sudah cukup lah evaluasi dalam perjalanan selama ini dinilai kurang maksimal itu. Jadi GPN itu mengevaluasi perjalanan TP2ID memang kurang maksimal, kurang efektif dan justru malah di lapangan menimbulkan tumpang tindih dengan SKPD, TAPD dan sebagainya. Jadi kalau perlu dibubarkan saja TP2ID,” tegasnya. ddg
