Mojokerto

Siswahyu Kurniawan & Dr KH Abdul Rokhim: Selamat Mayor Kiptono Pimpin FPPI Mojokerto, Bela Negara

×

Siswahyu Kurniawan & Dr KH Abdul Rokhim: Selamat Mayor Kiptono Pimpin FPPI Mojokerto, Bela Negara

Sebarkan artikel ini

Mojoketo,sekilasmedia.com-Siswahyu Kurniawan S.Sos, SH, penulis Buku Bung Karno Dan Pak Harto, bersama Dr KH Abdul Rokhim SH MH pimpinan Ponpes Sabilul Muttaqin Kalipuro – Mojokerto, Jawa Timur, mengapresiasi dengan adanya Organisasi Masyarakat (Ormas) FPPI yang digawangi oleh para purnawirawan peduli cita-cita Proklamasi asli termasuk sejumlah jenderal untuk pengurus pusat diantaranya Laksamana TNI Purn. Slamet Soebijanto, Mayjen TNI Purn. Kivlan Zein, Mayjen TNI Purn. Sunarko, Marsma TNI Purn. Sugianto dan lain-lain. Dengan Ketua Umum DPP FPPI dipercayakan kepada Kolonel TNI Purn. Sugeng Waras yang beberapa waktu lalu ditusuk orang tidak dikenal yang diantaranya diduga karena kekritisan sikapnya untuk menuju cita-cita Proklamasi NKRI. Ketika peristiwa itu terjadi, hingga Sugeng Waras dibela oleh Letjen TNI Purn. Dr (HC) Doni Monardo yang Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) pusat. Doni Monardo yang mantan DanPaspampres meminta kasus tersebut diusut tuntas.

Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia atau FPPI bersumber dari PEPABRI (PPAD, PPAL, PPAU, POLRI) yang mandiri dan bukan underbownya, ditambah Anggota Kehormatan dari para pakar dan praktisi dibidangnya serta Anggota Luar Biasa (ALB) perekrutan dari keluarga besar TNI POLRI (Ormas, FKPPI, dll) dan masyarakat yang sepaham.

Meskipun FPPI sebagai ORMAS baru dikukuhkan kelahiranya pada 24 Januari 2022 yang lalu (sekitar satu tahun lebih sedikit, red.) di Monumen Kejuangan Bandung, Jawa Barat namun FPPI bersatu niat, berbulat tekad dan bersandar kepada kemuliaan dan kebesaran Allah SWT, berperan bersama-sama elemen bangsa lainya sebagai jembatan dan perekat antara rakyat dengan pemerintah.

BACA JUGA :  Kios Benpas yang Terbakar Sejumlah 282, yang Selamat Hanya 10 kios.

Oleh karenanya, FPPI menghimbau kepada para petugas untuk tidak bertindak Represif terhadap masyarakat diantaranya agar implementasi demokrasi berjalan baik, lancar, kooperatif dan sukses.

FPPI bukan sayap purnawirawan tapi organisasi independen yang anggatanya para Purnawirawan yang mau berjuang saat Indonesia meradang dan akan terus berjuang untuk mengusir mereka yang punya keinginan menguasai Indonesia. FPPI juga mewadahi warga masyarakat umum yang punya ghiroh membela tanah airnya yaitu para anggota luar biasa yang siap berkorban untuk negrinya.

FPPI sebagai mitra pemerintah, mengawal, mengiringi dan menjaga bersama elemen dan komunitas lainya dalam menuju cita cita nasional (meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat serta perdamaian dunia), namun dengan TEGAS mengoreksi dan meluruskan kebijakan pemerintah yang tidak bersumber kepada Pancasila dan UUD’45 serta tidak Pro Rakyat.

FPPI dilandasi etos kerja yang ber-Ketuhanan, konstitusional dan konsepsional, solid dan valid, kompak bersatu, saling menghargai dan saling menghormati terhadap sesama, bermartabat dan beradab.

Itulah sebabnya FPPI mempersiapkan dan mengarahkan diri untuk mengiringi, mengawal dan mengamankan setiap individu atau Ormas / partai yang berpotensi sebagai pimpinan nasional siapapun dan dari manapun asalnya.

FPPI juga telah melakukan Deklarasi mengembalikan UUD 1945 naskah asli untuk kemudian disempurnakan lewat adendum disampaikan beberapa waktu lalu dalam Forum Silaturahmi Purnawirawan dan Rakyat Jawa Barat, di Cimahi, Kabupaten Bandung.

Deklarasi disampaikan melalui Sikap dan Pernyataan Forum Purnawirawan dan Rakyat Jawa Barat, yang dibacakan Ketua Umum DPP FPPI Kolonel TNI Purn Sugeng Waras.

Sikap itu ditandatangani Tokoh Masyarakat Jabar Ceu Popong Otje Djundjunan, Laksamana Purn TNI Slamet Subianto, serta Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

BACA JUGA :  Kepemimpinan Korem 082/CPYJ Diserahterimakan

Pada intinya menyatakan sikap untuk tetap memegang teguh dan mempedomani Pancasila sebagai Filsafat hidup Bangsa Indonesia dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945, atau yang asli.

Terkait empat kali amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, harus diamandemen kembali untuk dibatalkan. Dengan arah bagwa UUD 1945 harus diberlakukan kembali seutuhnya, diawali mulai Pembukaan, Batang Tubuh, serta Penjelasannya, untuk kemudian disempurnakan melalui Adendum.

Sehingga sebagai Ormas meskipun baru dikukuhkan kelahirannya pada tanggal 24 Januari tahun 2022 yang lalu, namun FPPI telah menggeliat ke seluruh Indonesia dengan pembentukan DPC-DPC termasuk berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur, diantaranya untuk DPC FPPI Mojokerto yang dipimpin oleh Mayor TNI Purn. Kiptono dan Abdul Rokhim (bukan Dr KH Abdul Rokhim yang pimpinan Ponpes Sabilul Muttaqin yang penasehat PPP Jatim, red.) sebagai Sekretaris.

Untuk itu Siswahyu Kurniawan yang pernah FKPPI dan Dr KH Abdul Rokhim SH MH mengucapkan selamat atas kepercayaan DPP FPPI kepada Mayor TNI Purn. Kiptono serta Abdul Rokhim dkk yang dipercaya memegang DPC FPPI Mojokerto.

“Selamat untuk Mayor TNI Purn. Kiptono serta Abdul Rokhim dkk,” ungkap Siswahyu Kurniawan penulis buku biografi Asmuni – Srimulat, yang ayahandanya terakhir menjabat Danramil. Ucapan selamat juga disampaikan Dr KH Abdul Rokhim yang juga pimpinan Sekolah Tinggil Agama Islam Sabilul Muttaqin (STAISAM) Kalipuro – Mojokerto. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926 (Sis).