Malang, sekilasmedia.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang 2024 mendatang, sebanyak sembilan partai non parlemen mulai melakukan deklarasi bersama untuk memberikan dukungan kepada bakal calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan berkontestasi dalam Pilkada serentak nanti.
Dengan tema Menuju Kota Malang Lebih Baik dalam deklarasi koalisi Partai Non Parlemen tersebut, mereka sepakat dan menyatukan persepsi untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada Bakal Calon Walikota dan Wakilnya yang akan diusung nanti.
Dimana dalam deklarasi koalisi Partai Non Parlemen dilaksanakan di Kantor DPC PPP Kota Malang di jalan Panji Suroso nomor 5 Blimbing Kota Malang, Jumat (7/6).
Juru bicara Koalisi Partai Non Parlemen, Makhrus Sholeh, SH yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai PPP Kota Malang mengatakan jika Koalisi Partai Non Parlemen nantinya dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama untuk menyiapkan langkah-langkah strategis.
“Kita mempunyai suara di koalisi partai non parlemen ini mencapai 30.000 lebih sehingga ini adalah suara yang signifikan sekali, sekitar 5 sampai 6 persen dari suara di Kota Malang,” terang Makhrus.
Makhrus berharap nanti apabila ada kesepakatan bersama dari kepala daerah yang diusung nanti, visi misi dari masing-masing ketua koalisi bisa dijadikan satu yang akan dibawanya.
“Contohnya tadi dari Hanura semangat untuk menyuarakan dari teman-teman yang sebagian besar masyarakat kota Malang ini adalah para pegawai, dimana sebagian besar adalah menengah ke bawah ini yang yang harus diperjuangkan,” tegasnya.
Lebih lanjut menurut Makhrus bahwa ada beberapa kriteria calon pemimpin dari koalisi non parlemen ini. Pertama harus mempunyai integritas atau mempunyai kejujuran bisa diandalkan.
“Salah satunya harus mempunyai kompetensi, untuk memimpin sebagai Kepala Daerah yang kita harapkan sehingga pemimpin ini mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan dari tugas-tugasnya,” urainya.
Yang selanjutnya yakni mempunyai visi, dalam artian mau dibawa ke mana ke depannya kota Malang ini dan mau dijadikan apa prioritas dari anggaran-anggarannya.
“Walikotanya ini bisa membawa untuk satu harapan yaitu kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan pendidikan dan kesehatan, karena hampir 60 persen adalah masyarakat menengah ke bawah,” tuasnya.
Perlu diketahui bahwa kesembilan partai non parlemen tersebut diantaranya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora Indonesia, Partai Perindo, Partai Hanura, Partai Buruh, Partai PKN, Partai Ummat, Partai Garuda. (BAS)
