Mojokerto, Sekilasmedia.com-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menggelar peluncuran dan sosialisasi pemetaan kerawanan Pemilukada Tahun 2024 guna menjaga integritas proses demokrasi di wilayah tersebut.
Acara digelar di Hotel Aston, Jalan Raya Bypass, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto yang diikuti oleh semua elemen pengawas pemilu/pilkada dan perwakilan sejumlah mahasiswa, Selasa (20/8/24) siang.
Pemetaan ini dilakukan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yang mengukur empat dimensi utama Konteks Sosial-Politik, Penyelenggaraan Pemilu, Kontestasi, dan Partisipasi. Pemetaan kerawanan Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto mencakup 61 indikator yang tersebar dalam empat dimensi utama.
Beberapa temuan penting meliputi potensi ketidaknetralan penyelenggara negara, pelanggaran saat pemungutan suara, serta konflik antar pendukung. Di antara indikator-indikator ini, 12 di antaranya dianggap memiliki potensi risiko tinggi, terutama ketidaknetralan penyelenggara negara, seperti kepala desa, yang berdasarkan pengalaman sebelumnya sangat rawan terjadi.
Bawaslu Kabupaten Mojokerto, bersama berbagai pemangku kepentingan, telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk mengurangi potensi kerawanan tersebut. Langkah-langkah ini meliputi:
1. Ketidaknetralan Penyelenggara Negara: Imbauan telah dibuat dan disebarluaskan kepada para kepala desa se-Kabupaten Mojokerto. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan DPMD, Inspektorat, dan Kepolisian, termasuk sosialisasi mengenai netralitas melalui berbagai saluran media.
2. Profesionalitas Penyelenggara Pemilu: Bawaslu memberikan imbauan khusus kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaga profesionalisme dalam rekapitulasi hasil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Netralitas ASN, TNI, dan Polri: Kerjasama dengan BKD, Polres, dan Kodim telah diinisiasi untuk memastikan netralitas ASN, TNI, dan Polri, yang mencakup pengawasan bersama terhadap proses pemilihan.
4. Pengawasan Langsung: Bawaslu Mojokerto telah menyiapkan strategi pengawasan langsung pada setiap kegiatan kampanye dan pertemuan terkait netralitas kepala desa.
Sejak awal tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mojokerto telah fokus pada upaya pencegahan melalui beberapa langkah strategis, termasuk:
Dalam sambutannya, Dody Faizal selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengatakan, setiap tahapan dan sub-tahapan pemilihan diingatkan untuk selalu mematuhi regulasi yang berlaku.
“Bawaslu secara aktif berkoordinasi dengan instansi yang berpotensi terlibat dalam pelanggaran pemilu,” ucapnya.
Selain itu Dody juga mengungkapkan langkah-langkah yang sudah diambil dalam mengantisipasi kerawanan pemilu/pilkada.
“Pembentukan MoU dengan pemangku kepentingan guna memperkuat pengawasan bersama. Sosialisasi intensif dilakukan di daerah yang dianggap memiliki kerawanan tinggi sesuai dengan isu yang diidentifikasi,” imbuhnya.
“Melalui pemetaan dan langkah mitigasi ini, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berharap dapat meminimalisir resiko pelanggaran dan menjaga integritas Pemilu 2024 di Kabupaten Mojokerto,” pungkasnya. (Clara)
