Blitar, Sekilasmedia.com-Komcab LP-KPK Menggelar seminar anti korupsi dalam pengelolaan anggaran desa. Acara ini digelar di Hotel Grand Mansion 2, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Selasa 12 November 2024.
Acara yang dihadiri oleh seluruh BPD se-Kabupaten Blitar, perwakilan asosiasi kepala desa, ormas/LSM, dan tokoh masyarakat dan menghadirkan berbagai narasumber ahli dari lembaga anti-korupsi dan pemerintahan.
Dalam sambutannya, Ketua Komcab LP-KPK Blitar,Hariyono, menekankan bahwa pengelolaan anggaran desa yang bersih dan transparan akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
Selain materi tentang pencegahan korupsi, seminar ini juga memberikan pelatihan terkait mekanisme pengelolaan anggaran yang baik, penggunaan teknologi dalam monitoring anggaran, serta pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi alokasi dan penggunaan dana desa.
Dengan adanya seminar ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat memperkuat komitmen untuk menciptakanpengelolaan anggaran desa yang bebas dari praktik korupsi dan lebih efisien, demi kesejahteraan masyarakat desa.
Haryono, menyebutkan bahwa seminar ini sejalan dengan PP Nomor 43 Tahun 2018 yang mengatur tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,sesuai dengan peraturan tersebut, masyarakat memiliki peran vital dalam mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi, terutama dalam pengelolaan dana desa.
“Melalui keterlibatan aktif masyarakat, baik dalam pengawasan maupun pelaporan, kita dapat memastikan pengelolaan anggaran desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip transparansi. Ini juga sesuai dengan semangat PP 43/2018 yang mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” ujar Haryono.
Seminar ini juga menghadirkan berbagai narasumber yang memberikan pelatihan mengenai mekanisme pengelolaan anggaran yang efisien dan bebas korupsi, serta teknologi yang dapat digunakan untuk memonitor penggunaan dana desa secara lebih transparan. Dengan adanya acara ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat lebih memahami dan mengimplementasikan praktik-praktik baik dalam pengelolaan anggaran desa, guna mendukung pembangunan yang bersih dan berkelanjutan.
Diharapkan, setelah seminar ini, peserta dapat menerapkan pengetahuan yang didapat untuk mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran dan menciptakan lingkungan pemerintahan desa yang lebih bersih dan akuntabel.
Haryono Tegaskan Tidak Ada Tempat bagi Kepala Desa Korup, Kepemimpinan Prabowo Tegas dalam Pemberantasan Korupsi.
Dengan adanya acara ini, diharapkan kepala desa dan seluruh aparat desa semakin sadar akan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan bebas dari penyalahgunaan, demi kesejahteraan masyarakat desa.
Haryono mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada pengelolaan anggaran yang jujur dan akuntabel.
“Jika dana desa dikelola dengan benar, pembangunan di tingkat desa akan lebih optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika ada korupsi, dampaknya akan sangat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari dana tersebut,” tegas Haryono.
Dengan komitmen yang semakin kuat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, aparat desa, dan pemerintah, diharapkan pengelolaan anggaran desa di Kabupaten Blitar dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. ddg
