Gresik, Sekilasmedia.com – Rencana pengosongan belasan lapak pedagang, yang berada di jalan raya Cerme Lor Desa Cerme Lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, pada Senin (27/1/2025) mendatang, diduga penuh kejanggalan.
Merunut informasi yang berhasil dihimpun di lapangan oleh awak media, beredarnya surat pemberitahuan pengosongan tersebut berstampel Desa dan ditandatangangi Arifin selaku Kepala Desa (Kades) Cerme Lor.
Apalagi pihak Kades Cerme Lor maupun pihak yang mengaku pemilik tanah tersebut, tidak melayangkan surat pemberitahuan pengosongan lapak pedagang kepada aparat keamanan setempat.
Apalagi saat di konfirmasi perihal surat pemberitahuan pengosongan paksa ini, pihak perangkat desa yang berada di kantor Desa Cerme Lor mengaku tidak mengetahui adanya surat tersebut. Dimana saat itu, Kades Arifin tidak ada di tempat.
Solik Seketaris Desa Cerme Lor kepada awak media mengaku tidak mengetahui apapun perihal surat pemberitahuan pengosongan dari Kepala Desa Arifin.
“Karena selama ini, Kades tidak pernah menyampaikan masalah tanah itu maupun rencana pengosongan lapak pedagang kepada saya, jadi saya tidak tahu,” ucapnya, Jumat (24/1/2024) siang.
Solik juga menjelaskan jika dia baru menjabat sebagai Seketari desa Cerme Lor, pada awal tahun 2024 lalu, sehingga tidak mengetahui secara detail.
“Kemungkinan Pak Kades Arifin atau Sekdes terdahulu sebelum saya, yang tahu mas. Coba sampean konfirmasi orangnya langsung,” terangnya.
Terpisah, Iptu Andik Asworo Kapolsek Cerme saat dikonfirmasi adanya surat pengosongan paksa tersebut mengaku belum menerima pemberitahuan apapun, baik dari pihak Desa Cerme Lor maupun Pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan.
“Sampai hari ini Polsek Cerme belum mengetahui adanya pemberitahuan rencana pengosongan paksa tersebut. Mungkin langsung ke Polres, tapi kami juga belum mendapat informasi dari Polres perihal Surat itu,” kata Iptu Andik Asworo saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon, Jumat (24/1/2025) sore.
Iptu Andik juga mendengar adanya kabar giat pengosongan lahan apalagi secara paksa dimanapun.
Menurut hemat Kapolsek Cerme, seharusnya pihak yang bersangkutan berkordinasi dengan Pihak Kepolisian. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi dan menjaga kondusifitas pada saat pelaksanaan pengosongan paksa.
“Seharusnya ada pemberitahuan, seperti apa legalitas lahan tersebut untuk memastikan siapa pemilik sahnya, kapan pelaksanaannya, bagaimana pelaksaan pengosongan ini. Kemudian pengamananya seperti apa. Tidak bisa langsung dilaksanakan seenaknya begitu,” tegasnya.
Iptu Andik Asworo menghimbau, sebaiknya dilakukan sosialisasi secra kekeluargaan lebih dahulu, dimediasi pihak Desa mengetahui pihak Polsek setempat, diharapkan ada solusi yang lebih baik.
Sementara itu Saleho, salah satu pemilik lapak dagang yang ikut terdampak, membenarkan adanya surat pemberitahuan pengosongan ini. Namun dirinya mengaku akan legowo jika yang menyurati pihak yang benar-benar pemilik lahan.
“Saya dengan orang yang dulu, selalu bayar sewa kontrak lahan ini dengan lancar, Kemudian ada informasi pemilik berganti, orang yang dulu sudah tidak muncul lagi, tapi orang yang baru tidak pernah menunjukan legalitas kepemilikan lahan ini, katanya kuasa tapi tidak bisa menunjukan surat kuasa, takutnya cuma orang ngaku-ngaku saja,” ujarnya.
Penulis : Rudi
Editor : Kaylla
