SUMENEP,Sekilasmedia.com– Efisiensi anggaran negara di era Presiden Prabowo Subianto, benar-benar berdampak di daerah.
Di Sumenep, Madura, Jawa Timur, operasional Satpol PP menjadi oleng akibat anggaran kegiatan dipangkas.
“Duh. Berdampak sekali. Sebab, Satpol PP itu kan memerlukan mobilitas yang sangat tinggi,” kata Kabid Trantibumlinmas Satpol PP Sumenep, Fajar Santoso, Minggu (23/2).
Fajar mengaku, program razia bisa terancam ditiadakan jika pemangkasan anggaran terlalu signifikan.
“Tahun ini kan kita anggarkan Rp60 juta untuk 5 kali operasi. Dan ini disuruh kembalikan lagi untuk dikurangi lagi,” keluhnya.
Sementara tahun lalu, kata Fajar, anggaran razia senilai Rp100 juta dengan 10 kali kegiatan razia.
“Kalau sampai yang Rp60 juta itu dihabisin. Kita gak bisa melakukan apa-apa. Ruhnya Satpol PP melakukan operasi habis,” tuturnya nestapa.
Menurut Fajar, anggaran razia tidak dianggarkan untuk institusinya saja. Melainkan juga untuk institusi lain yang dilibatkan saat di lapangan, seperti polisi, TNI dan lainnya.
“Kita kan gak kerja sendiri. Tapi bersama OPD lain. Masak mereka gak mau dikasih perjalanan dinas. Nah. Kalau kita melakukan operasi penegakan hukum, ada polisi, TNI, CPM, misalnya. Masak gak mau diupah sam sekali,” tuturnya.
Oleh sebab itu, pihaknya khawatir bilamana kebijakan negara itu sampai melemahkan citra Satpol PP secara umum.
“Percuma sebenarnya kalau ada Satpol PP kalau kita tidak bisa melakukan operasi sama sekali,” tegasnya.
Meski begitu, Fajar tetap menghormati kebijakan efisiensi anggaran. Sebab, ia meyakini negara bertujuan baik, yakni menghindari pemborosan.
“Saya pribadi setuju. Namun, jangan sampai ke hal-hal esensial pemerintahan yang dipangkas,” pungkasnya.
Penulis : Rifan A
editor: Kaylla
