Malang, sekilasmedia.com – Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Malang menggelar sosialisasi bertema “Momentum Bulan Ramadhan sebagai Penguat Kerukunan dan Kebhinekaan Bangsa” di Gedung DPC, Jalan Panji Suroso No. 5C, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Senin (23/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran struktural partai, anggota fraksi DPRD Kota Malang, perwakilan DPRD Provinsi Jawa Timur, serta pengurus PAC, ranting dan anak ranting. Agenda ini menjadi ruang konsolidasi internal sekaligus refleksi perjuangan partai dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita dalame sambutannya menegaskan bahwa semangat Ramadhan harus dimaknai sebagai ruang muhasabah perjuangan. Ia mengingatkan bahwa partai politik tidak boleh sekadar hadir dalam kontestasi elektoral, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
“Sudah sejauh mana partai ini benar-benar dirasakan kehadirannya oleh masyarakat? Sejauh mana wakil rakyat kita membawa aspirasi dari bawah ke ruang-ruang kebijakan?” tegasnya.
Ia mendorong penguatan sinergi lintas level, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, hingga jajaran struktural partai di tingkat bawah. Menurutnya, komunikasi dan kesamaan persepsi menjadi kunci dalam membangun soliditas organisasi, terutama menghadapi agenda politik ke depan.
“Dalam berpartai kita boleh berbeda pendapat, tetapi tidak boleh lelah mencintai masyarakat. Perbedaan adalah rahmat, namun perpecahan adalah mudarat. Tujuan kita tetap sama, memperjuangkan keadilan sosial,” ujar Amithya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga ukhuwah kader, merawat kebersamaan, serta memastikan aspirasi masyarakat yang dihimpun struktural partai benar-benar terakumulasi dalam kebijakan publik.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari, memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan perkembangan terkait reaktivasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sempat dinonaktifkan akibat penyesuaian data nasional.
Ia menjelaskan bahwa di Jawa Timur terdapat sekitar 1,4 juta warga yang terdampak cut off, sementara di Kota Malang jumlahnya berkisar 9.000 orang. Penonaktifan tersebut merupakan bagian dari proses pembaruan menuju Data Terpadu Tunggal Nasional guna meminimalisasi penyimpangan penerima bantuan sosial.
“Proses pendataan ulang memang menyebabkan sebagian warga terlempar dari kepesertaan PBI. Namun bagi masyarakat yang masuk desil 1 sampai 4 masih dapat direaktivasi,” jelasnya.
Sri Untari mencontohkan sejumlah kasus yang ditemuinya saat reses, seperti pasien hemodialisa, penderita TBC, gangguan jantung, hingga kondisi kesehatan kronis lainnya. Untuk kasus penyakit katastropik dan perawatan lanjutan, reaktivasi dapat dilakukan melalui rekomendasi rumah sakit dan Dinas Sosial setempat.
Prosedurnya, kata dia, cukup dengan surat keterangan dari rumah sakit yang dibawa ke Dinas Sosial untuk diunggah ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), kemudian diteruskan ke BPJS Kesehatan. Dalam kondisi tertentu, proses aktivasi bahkan bisa berlangsung dalam waktu 24 jam.
Ia mengaku telah memanggil Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan Kanwil Jawa Timur guna memastikan mekanisme reaktivasi berjalan cepat dan tidak berbelit. Bahkan, pihaknya mendorong diterbitkannya surat edaran gubernur untuk memperjelas alur layanan tersebut.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan anggaran bantuan kesehatan hingga Rp25 miliar melalui skema pembiayaan khusus bagi warga yang benar-benar tidak terakomodasi dalam PBI maupun kepesertaan mandiri.
“Jika benar-benar tidak masuk skema mana pun, masih bisa menggunakan biaya kesemasan dengan verifikasi desil ekonomi dari kelurahan. Yang penting, masyarakat tidak boleh terhambat mengakses layanan kesehatan,” tegasnya.
Sri Untari menambahkan, Kota Malang relatif lebih siap karena telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC). Namun ia mengingatkan bahwa tekanan fiskal daerah membuat sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami kesulitan mempertahankan status UHC.
Sosialisasi ini menegaskan komitmen PDI Perjuangan Kota Malang untuk menjadikan Ramadan bukan sekadar momentum spiritual, tetapi juga momentum konsolidasi kebangsaan. Di tengah dinamika sosial dan tantangan ekonomi, partai diminta tetap hadir membela kepentingan rakyat, khususnya dalam isu-isu fundamental seperti akses kesehatan dan perlindungan sosial.
Forum tersebut ditutup dengan ajakan menjaga soliditas kader serta memperkuat kerja-kerja kerakyatan. Ramadhan, bagi PDI Perjuangan Kota Malang, menjadi pengingat bahwa politik harus dijalankan dengan hati, keberpihakan, dan tanggung jawab kebangsaan.
Penulis : S Basuki
