Nasional

Rapat Paripurna Ke-9 MP II DPRD Kota Palembang Tahun 2025

×

Rapat Paripurna Ke-9 MP II DPRD Kota Palembang Tahun 2025

Sebarkan artikel ini
Jawaban Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam Rapat Paripurna 2025. (foto: Warnani)

PALEMBANG, Sekilasmedia.com-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang gelar Papat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan II tahun 2025, dengan agenda jawaban Walikota Palembang terhadap Pemandangan Umum fraksi

Walikota palembang Ratu Dewa memaparkan permasalahan untuk Penanganan banjir, macet, hingga lampu jalan jadi fokus serius Pemkot Palembang usai menerima beragam masukan dari fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna ke-9, Senin (14/04/2025)

Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si, menegaskan bahwa pihaknya telah merespons 56 poin krusial yang disampaikan dalam pandangan umum anggota dewan.
Semua data kami siapkan secara lengkap, agar pembahasan bisa lebih terang benderang. Ini loh kondisi riil di lapangan,” tegas Ratu Dewa di hadapan dewan.
Seperti banjir, pihaknya akan menormalsiasi sungai sepanjang 419 Meter dan membangun tiga kolam retensi.

“Pemkot bakal mengintensifkan normalisasi saluran air dan membangun tiga kolam retensi baru. Sistem pemantauan berbasis teknologi juga disiapkan agar pengendalian banjir makin optimal,” jelasnya usai menghadiri Paripurna.

Termasuk penyapaian pandangan dari berbagai fraksi seperti PJU, masalah sampah dan keamanan wisata tak luput dari perhatian kami.
Menurut ratu Dewa, sebanyak 3.000 titik lampu jalan diperbaiki dan patroli malam diperkuat. Pemkot juga mengatur ulang pedagang kaki lima agar masuk ke pasar resmi dan akan memasang pembatas jalan,” kata Dewa.

Untuk wisata, Ratu Dewa menyebutkan, Satpol PP disiagakan di BKB dan Jembatan Ampera, bahkan Polisi Wisata 24 jam pun dibentuk demi keamanan pengunjung.

“Penerapan Ganjil – Genap yang saat ini masih dilakukan kajian, dan pelaksanaan PPDB 2025 ia menegaskan akan menggunakan pakai aplikasi VPNB, sehingga seleksi lebih terbuka dan transparan.

Kebijakan ganjil-genap tengah dikaji di ruas Jalan Jenderal Sudirman, dan akan melibatkan berbagai instansi. sedangkan
sistem PPDB 2025 akan menggunakan aplikasi VPNB yang diklaim lebih ramah pengguna,’ tegasnya.

Fraksi Golkar dan Demokrat menyoroti soal pajak dan izin usaha, Ratu Dewa mengungkapkan bahwa Satgas Pajak telah menagih Rp2,48 miliar dari 21 wajib pajak dan Hotel Pacific ditindak karena tak punya izin. Soal tempat hiburan malam tanpa izin, pemkot juga sudah menyegel tempat-tempat bandel. lebih sedikit

Selesai menyampaikan jawaban Pemandangan Umum dari fraksi fraksi DPRD Kota Palembang, Walikota Palembang berharap semoga dengan jawaban yang disampaikan tersebut dapat menjadi pengantar bersama untuk memahami berbagai subtansi dari LKPJ tahun 2024.

“Demikianlah jawaban Pandangan Umum dari fraksi fraksi Dewan yang terhormat, semoga dengan jawaban tersebut dapat mengantarkan kita untuk lebih memahami berbagai subtansi dari LKPJ tahun 2024, segala sesuatunya yang tersangkut masalah LKPJ yang perlu dibicarakan dan disepakati bersama, itu cukup waktu dan kesempatan untuk kita bahas jelasnya.
( NN )