Jakarta,Sekilasmedia.com- Komitmen Pemerintah Kota Malang dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu ditunjukkan secara konkret melalui penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah (BMD) oleh Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs, K.H Saifullah Yusuf, Kamis (10/7), di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta.
Melalui perjanjian tersebut, aset milik Pemkot Malang berupa tanah seluas 1.027 m² dan bangunan seluas 2.293 m² di Jalan Raya Tlogowaru diserahkan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi operasional Sekolah Rakyat, sebuah program prioritas nasional yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Kota Malang berkomitmen tidak meninggalkan satu anak pun dari sistem pendidikan, tak peduli latar belakang ekonominya,” tegas Wali Kota Wahyu usai penandatanganan.
Ia menyebut kerja sama ini sebagai bentuk dukungan langsung terhadap program yang diinisiasi Presiden Prabowo melalui Kementerian Sosial RI.
Sekolah Rakyat sendiri dirancang sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan gratis dan pelatihan keterampilan yang relevan. Kota Malang menjadi salah satu daerah yang paling siap melaksanakan program ini, dengan seluruh sarana-prasarana, tenaga pengajar, kepala sekolah, hingga calon siswa yang telah disiapkan secara maksimal.
“Target kami, 14 Juli mendatang Sekolah Rakyat di Kota Malang sudah bisa mulai berjalan. Ini harus kita kawal bersama demi keberhasilan dan kelancarannya,” ujar Walikota yang akrab disapa Pak Mbois tersebut.
Ia menambahkan, dukungan terhadap program Sekolah Rakyat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan implementasi dari salah satu program Dasabakti unggulan yang dicanangkan bersama Wakil Walikota dalam mewujudkan Kota Malang yang Mbois dan Berkelas.
Langkah Pemkot Malang ini sekaligus menunjukkan sinergi nyata antara pemerintah daerah dan pusat dalam membangun sistem pemberdayaan sosial berbasis pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
