Demak,Sekilasmedia.com – Rapat Paripurna ke-29 Masa Sidang II DPRD Demak, Senin, 11 Agustus 2025, menjadi ajang penyampaian jawaban Bupati Demak, Eisti’anah, atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD, H. Zayinul Fata, itu dihadiri Wakil Bupati KH Muhammad Badruddin, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, dan camat se-Kabupaten Demak.
Dalam jawabannya, Eisti’anah menegaskan arah belanja daerah tetap berpijak pada visi-misi RPJMD. “Belanja diarahkan pada kemaslahatan rakyat, pencegahan kerusakan sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengoptimalkan pendapatan daerah,” kata dia.
**Sorotan Fraksi dan Respons Bupati**
Fraksi PKB meminta belanja diarahkan untuk mencegah defisit dan kerusakan sosial. Pemkab, kata Eisti’anah, mengandalkan potensi pendapatan dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2024 agar tidak defisit.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti target pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, dan kemiskinan. Bupati memaparkan langkah percepatan realisasi APBD, pengendalian harga, percepatan investasi, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM.
Golkar menekankan APBD 2025 sebagai awal RPJMD baru. Eisti’anah merinci kebijakan akselerasi program prioritas, peningkatan investasi, penanganan masalah pesisir, hingga pengendalian inflasi.
Gerindra menggarisbawahi pendidikan sebagai alat peningkatan SDM. Pemkab berkomitmen pada pemerataan sarana, peningkatan kualitas guru, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Bidang kesehatan, menurut Bupati, diperkuat lewat program Universal Health Coverage, cek kesehatan gratis, dan layanan dokter spesialis keliling.
Fraksi NasDem menyoroti kenaikan signifikan target PAD dan belanja modal untuk pemulihan ekonomi. Pemerintah menjawab dengan strategi identifikasi potensi pendapatan baru dan alokasi prioritas pada infrastruktur jalan, normalisasi sungai, serta alat kesehatan.
Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera meminta perhatian pada pendidikan keterampilan khusus, perbaikan jalan rusak, dan pemberdayaan UMKM. Pemkab menyatakan program-program tersebut sudah berjalan, termasuk kemudahan perizinan, akses permodalan, dan pelatihan wirausaha.
**Catatan Akhir**
Eisti’anah menutup jawaban dengan memastikan seluruh masukan fraksi menjadi bahan perbaikan kebijakan. “Kami berkomitmen menjaga serapan anggaran agar lebih baik dari tahun sebelumnya dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
