Gresik, Sekilasmedia.com – DPRD Kabupaten Gresik menyampaikan kinerja selama triwulan kedua tahun 2025 dalam acara jumpa pers bersama awak media bertempat di ruang rapat pimpinan gedung DPRD Gresik pada Kamis (14/8/2025).
Hadir pada acara jumpa pers kali ini, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir, Wakil Ketua DPRD Mujid Riduan, Ahmad Nur Hamim, Lutfi Dawam, Ketua Komisi I Muhammad Rizal Saputra, Ketua Komisi II Wongso Negoro, Ketua Komisi III Sulisno Irbansyah dan Ketua Komisi IV Muchamad Zaifudin.
Mengawali sambutannya, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menerangkan bahwa dalam dua bulan belakangan ini, DPRD Kabupaten Gresik tengah merancang peraturan daerah untuk menentukan format postur PAPBD 2025 sebagaimana tadi disampaikan oleh Wakil Bupati.
” Dan beberapa kali pembahasan, alhamdulillah disepakati bahwa PAPBD tahun 2025. Ada beberapa kegiatan penambahan yang kami pandang punya urgensi masing-masing, baik itu di Komisi 1 sampai 4. Ada beberapa isu sentral yang perlu atensi di postur PAPBD baru tahun 2025,” ujarnya.
Seperti, menjawab soal kerusakan jalan, sekolah rakyat, koperasi merah putih, lalu pilkades, kita format dan dituangkan dalam postur PAPBD. Dan beberapa hal lain yang menjadi konsen hari ini, dan muncul di tengah-tengah perjalanan kita dalam melaksanakan PAPBD 2025. Ada tim reaksi cepat di Disnaker, sebagai bagian yang disepakati, kemudian ada kebutuhan RSUD Ibnu Sina terkait kekurangan obat dan diadakan di PAPBD 2025.
” Maka di postur PAPBD ini, ada sedikit kenaikan terutama di postur belanjanya. Yakni, memenuhi beberapa kegiatan yang mendesak untuk dikerjakan di akhir tahun 2025 ini,” terangnya.
Keberadaan format Nota R- PAPBD, insya allah di akhir finalisasi. Sehingga nanti tidak ada pembicaraan atau dinamika di pembahasan baik itu badan anggaran, pandangam umum fraksi-fraksi maupun evaluasi dari komis-komisi.” Itu nanti menurut kami tak jauh dari postur yang disampaikan dalam paripurna. Perubahan atau tidak, bisa dilihat dari dinamika yang ada. Namun hari ini, berbeda, karena dari awal perencanaan harus kita sepakati bersama,” jelasya.
Dalam hal pengawasan.
Pengawasan dilakukan oleh KPK, BPK atau instansi lain yang bertugas mengawasi pola anggaran kita, ketika perencanaan sudah dilaporkan semua.
Jadi potensi korupsi di perencanaan, secara otomatis sudah terpantau oleh KPK per hari ini. Mungkin juga, di setiap daerah formatnya sama dengan pola yang sama. Artinya, dari perencanaan kegiatan sampai realisasi anggaran sudah dilaporkan semua, sebagaimana mekanisme yang berlaku, pungkasnya.
Selanjutnya dari kinerja akan disampaikan oleh masing-masing komisi.
Ketua Komisi I Muhammad Rizal Saputra melaporkan, bahwa komisi I dalam 3 bulan terakhir menangani beberapa aduan, seperti sengketa tanah, TPST pasar Menganti, penyalahgunaan kode etik, penyalaggunaan Dana Desa di Balongpanggang dan Desa Dermo Benjeng.
” Prinsip di Komisi I, dalam setiap aduan yang masuk akan ditindaklanjuti secara responsif, transparan dan kolaboratif. Terus mengawal proses aduan tersebut. Dan beberapa progres, yangmana terakhir seperti menindaklanjuti SK Menteri terkait pilkades (perpanjangan jabatan). Bersama PMD melakukan verifikasi data kepala desa di14 desa, yang rencananya akan dilantik,” jelasnya.
M. Rizal Saputra optimis, dengan berkolaborasi dengan masyarakat dan media maka semua problematika di Kabupaten Gresik, bisa terselesaikan dengan baik dan bermanfaat.
Adapun kinerja Komisi II, menurut Ketua Komisi II Wongso Negoro, bahwa telah menyelesaikan semuanya dengan baik.
Sedangkan laporan Ketua Komisi III Sulisno Irbansyah menyebutkan beberapa aduan yang menjadi problematika yang masuk di Komisi III pada 3 bulan terakhir, terutama masalah lingkungan hidup (persampahan) dan infrastruktur.
Terkait aduan-aduan yang masuk terkait lingkungan hidup masih dalam proses penanganan dengan mencari solusi bersama. Sedang infrastruktur, pengajuan penambahan anggaran untuk URC untuk penambalan jalan Kabupaten yang rusak.
Laporan Komisi IV melalui Ketua Komisi M. Zaifudin mengungkapkan di bidang kesehatan, terkait masalah pengurusan BPJS oleh pemerintah daerah untuk Rumah Sakit Sehati, alhamdulillah telah rampung. Terkait sekolah rakyat, sudah berjalan. Kemudian pembahasan dan persetujuan anggaran di Dinas Ketenagakerjaan terkait URC.
Lalu aduan masyarakat terkait masalah 5 anak yang diterlantarkan, dimana kondisinya sangat memprihatinkan. Langkah yang diambil, setelah sidak di lokasi langsung direspon Dinsos. Dimana 3 orang anak ditaruh di rumah aman di KBPP Petro, lalu 2 anak lainnya dipekerjakan di dapur umum MBG Osowilangun.
Setelah semua komisi melaporkan kinerjanya, M. Syahrul Munir mengungkapkan ada beberapa kegiatan aduan yang harus diselesaikan oleh lintas komisi. Karena banyak sekali masalah di masyarakat yang irisannya berkaitan antar komisi.
Contohnya, masalah pertanahan, ada keterkaitan dengan komisi II soal pendapatan, beririsan dengan komisi III soal infrastruktur lalu dengan komisi I soal status hukum kepemilikan.
Kemudian, masalah prokopim, yang membutuhkan penyelesaian gabungan, seperti pengelolaan aset. Dalam hal ini, Ia berharap perlunya pemanfaatn aset di Kabupaten Gresik melalui kesepakatan dan kerja sama antar pemerintah atau pemerintah, atau pemerintah dengan swasta agar menambah potensi kenaikan pendapatan daerah. (ADV)
