Mojokerto,Sekilasmedia.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Inspektorat menggelar Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi, Rabu (13/8) di Ruang Satya Bina Karya.
Inspektur Kabupaten Mojokerto, Poedji Widodo, menjelaskan kegiatan ini mengacu pada Nota Kesepahaman Kemendagri, Kejaksaan RI, dan Polri dalam koordinasi penanganan pengaduan pemerintahan daerah. “Sinergi ini penting agar tidak ada celah praktik korupsi di lingkungan Pemkab Mojokerto,” tegasnya.
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, menekankan pentingnya kolaborasi APIP–APH dalam pencegahan dan penindakan korupsi. “APIP berperan mendeteksi dan membina sejak dini, sedangkan APH memberi efek jera dan kepastian hukum. Bila bersinergi, tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Gus Bupati juga mengajak ASN untuk membuka diri terhadap pengawasan, mengelola pengaduan secara profesional, dan menjaga etika di ruang publik termasuk media sosial. “Mari pastikan Pemkab Mojokerto berjalan sesuai aturan, bekerja tulus demi masyarakat,” pungkasnya.
