Malang, sekilasmedia.com– DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Kamis (11/9/2025).
Dalam pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), juru bicara Sih Purwaningtyastuti, SH menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang realistis dan berorientasi pada kepentingan publik. PDI Perjuangan menyoroti rencana pendapatan daerah yang ditargetkan mencapai Rp4,97 triliun, naik dari tahun sebelumnya.
Salah satu perhatian diberikan pada proyeksi pendapatan RSUD Ngantang sebesar Rp4,8 miliar. Fraksi meminta penjelasan pemerintah daerah terkait realistis atau tidaknya target tersebut, mengingat kondisi rumah sakit tersebut dinilai belum berkembang optimal.
Pada sisi belanja, yang direncanakan mencapai Rp5,08 triliun atau naik 1,19% dibanding tahun 2025, PDI Perjuangan mendorong agar anggaran lebih fokus pada program yang langsung dirasakan masyarakat, seperti peningkatan layanan kesehatan, perbaikan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur produktif.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus efektif dan efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Sih Purwaningtyastuti.
Sementara itu, gabungan Fraksi PKB, Golkar, Nasdem, Gerindra, serta Fraksi Gabungan (PKS, Hanura, dan Demokrat) melalui juru bicara Fakih Pilihan ST, menekankan pentingnya APBD 2026 disusun berbasis kinerja.
Menurutnya, struktur APBD tidak hanya mencatat angka pendapatan dan belanja, tetapi juga harus mencerminkan capaian kinerja, kondisi ekonomi, dan aspirasi masyarakat. “APBD harus mampu memberikan gambaran jelas tentang sasaran pembangunan yang hendak dicapai, serta bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Fraksi gabungan tersebut mendukung arah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang 2026 dengan fokus pada pemulihan ekonomi lokal dan penguatan SDM. Lima prioritas pembangunan yang disorot meliputi pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM, tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan ketertiban dan ketahanan masyarakat, serta pemerataan infrastruktur dan ketangguhan bencana.
Selain itu, fraksi-fraksi DPRD juga menegaskan perlunya kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, penguatan peran BUMD, hingga optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Target pendapatan asli daerah (PAD) 2026 yang ditetapkan Rp1,22 triliun dinilai harus dicapai melalui strategi konkret agar kemandirian fiskal daerah dapat meningkat.
Rapat paripurna ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum Raperda APBD 2026 dibahas lebih detail bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Semua fraksi sepakat mendukung pembahasan lebih lanjut dengan harapan postur APBD 2026 mampu menjawab tantangan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. (Adv)
Penulis: S Basuki
