Kediri ,Sekilasmedia.com– Demi mempercepat rehabilitasi bangunan Kantor dilingkungan Pemkab Kediri yang terbakar saat aksi demo massa berujung Kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggod meninjau langsung kondisi gedung-gedung pemerintahan Kabupaten Kediri.
Kunjungan yang dilakukan Menteri PUPR dilakukan pada Minggu (14/9/2025) itu sekaligus memastikan langkah percepatan rehabilitasi fasilitas publik agar pelayanan kepada masyarakat segera pulih.
Dody menegaskan, proses rehabilitasi akan dilakukan secara menyeluruh dengan anggaran sekitar Rp100 miliar.
“Pekerjaan sudah mulai dilakukan sejak kemarin. Sebagian gedung yang masih memungkinkan akan direhabilitasi, sementara yang rusak parah akan dibongkar dan dibangun ulang. Intinya, kami percepat agar Pak Bupati dan teman-teman Dewan bisa segera bekerja maksimal melayani masyarakat,” jelasnya.
Menteri menambahkan, desain bangunan nantinya tetap mengikuti bentuk lama. “Kalau Pak Bupati ada anggaran lain, bisa dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lain. Untuk gedung ini, akan kami tangani penuh,” tegasnya.
Latar Belakang
Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kementerian PUPR segera merehabilitasi bangunan gedung negara dan prasarana publik terdampak kerusuhan. Arahan itu tertuang dalam surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-08/M/SDK/SA.01/09/2025, tanggal 10 September 2025.
Berdasarkan asesmen yang dilakukan Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur bersama tim teknis, kerusakan paling parah terjadi di Gedung DPRD Kabupaten Kediri, khususnya pada lantai atas yang sudah tidak bisa difungsikan kembali. Sementara, Gedung Kantor Sekretariat Daerah masih dinilai cukup baik pada struktur utamanya, sedangkan Gedung Kantor Bupati mengalami kerusakan serius di lantai atas, tetapi lantai dasar masih dapat dimanfaatkan.
Tanggapan Bupati
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyambut baik langkah cepat pemerintah pusat. Ia menyebutkan, untuk gedung yang sudah dipastikan rusak berat akan ada proses penghapusan aset. “Kalau memang harus diratakan, tentu akan ada bangunan baru. Untuk desain tetap mengikuti yang lama. Keputusan soal pemindahan atau tidaknya kantor akan dibicarakan bersama pimpinan DPRD,” ujar Bupati Dhito.
Dengan rehabilitasi ini, pemerintah daerah berharap pelayanan publik bisa kembali berjalan normal tanpa menimbulkan kesan bahwa Pemkab Kediri kehilangan pusat pelayanan akibat kerusuhan.
