Jember,Sekilasmedia.com- Profesor Abdul Mu’ti menyampaikan paparan mengenai program dan evaluasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) dalam Rapat Kerja Nasional Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (FRPTMA) di Universitas Muhammadiyah Malang, Jumat (17/10/2025).
Dalam pemaparannya, Abdul Mu’ti mengulas sejumlah isu strategis sektor pendidikan dasar dan menengah di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia memaparkan masih terdapat tantangan besar dalam pemerataan mutu serta fasilitas pendidikan antarwilayah, konsistensi kebijakan kurikulum, kesejahteraan guru, dan penerapan teknologi pendidikan seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran koding.
Beberapa program yang telah dijalankan Kemdikdasmen di antaranya redistribusi guru ASN, pembaruan sistem kinerja guru dan kepala sekolah, transformasi sistem penerimaan murid baru, penguatan pendekatan deep learning, pembelajaran koding dan kecerdasan buatan, serta penerapan sistem evaluasi baru melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Namun, dari hasil analisisnya, Abdul Mu’ti mencatat sejumlah faktor negatif yang masih perlu dibenahi.
Perubahan kebijakan yang terlalu sering dalam sistem PPDB dan evaluasi guru dinilai menimbulkan kebingungan di lapangan.
Selain itu, implementasi program AI dan koding belum merata, terutama di luar Pulau Jawa.
Ia juga menyampaikan rendahnya kesejahteraan guru, terutama guru honorer, serta menurunnya anggaran pendidikan akibat pergeseran prioritas program nasional.
Meski demikian, terdapat pula capaian positif yang diapresiasi.
Inovasi pembelajaran deep learning dan koding dinilai sebagai langkah adaptif terhadap era digital.
Redistribusi guru ASN disebut mulai memberikan dampak positif bagi pemerataan mutu pendidikan di daerah.
Sistem PPDB baru dinilai lebih tertib, sementara pengawasan mutu pendidikan kini lebih berbasis data dan objektif.
Dalam kategorisasi penilaian, kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperoleh skor 3,35 atau kategori sedang.
Abdul Mu’ti menyebut kepemimpinan menteri saat ini bersifat teknokratik dan memahami kebutuhan dunia pendidikan dasar.
Ia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat kebijakan pendidikan ke depan, antara lain: memperluas akses pendidikan digital di seluruh daerah, menjaga stabilitas kebijakan evaluasi pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, mengembangkan kurikulum adaptif berbasis karakter dan teknologi, memastikan kesinambungan anggaran pendidikan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pendidikan vokasional serta pembelajaran koding.
