Blitar, Sekilasmedia.com-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Politik Kader di Hotel Santika, Kota Blitar, Senin 6 Oktober 2025. Acara ini diikuti ratusan kader dari berbagai daerah, dengan tujuan memperkuat kapasitas, konsolidasi, serta penataan struktur organisasi partai hingga ke tingkat bawah.
Kegiatan yang berlangsung seharian penuh itu juga menjadi ajang sosialisasi hasil Kongres VI Partai Demokrat 2025, sekaligus wadah pembekalan bagi para kader menghadapi dinamika politik ke depan.
Ketua DPD OKK Partai Demokrat Jawa Timur, Nur Muhyidin, yang hadir sebagai narasumber utama menegaskan, materi pendidikan politik kali ini berfokus pada dua hal penting. Pertama, sosialisasi hasil perubahan AD/ART Partai Demokrat, dan kedua, pengenalan badan saksi yang baru saja dimasukkan ke dalam struktur partai.
“Dalam Kongres VI kemarin, ada perubahan struktur, salah satunya penambahan badan saksi. Ini penting untuk kita sosialisasikan agar kader memahami dan siap menjalankan fungsi tersebut. Harapannya, problem saksi yang selama ini ada bisa diminimalisir, bahkan kalau bisa dihilangkan sama sekali,” terang Muhyidin.
Menurutnya, keberadaan badan saksi akan menjadi kunci penguatan internal partai dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.
Lebih jauh, Muhyidin menekankan bahwa pendidikan politik bukan hanya soal menyiapkan diri menghadapi pemilu, melainkan juga meningkatkan kualitas kader agar peduli dan hadir di tengah masyarakat.
“Kader Demokrat diharapkan tidak hanya memahami aturan partai, tapi juga mampu menjadi bagian dari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat sekitarnya. Dengan begitu, keberadaan partai benar-benar bisa dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa setiap kegiatan partai pada dasarnya memiliki makna konsolidasi, memperkuat jaringan, dan memastikan struktur organisasi berjalan efektif hingga ke tingkat ranting dan anak ranting.
Dalam kesempatan itu, Muhyidin juga menyinggung soal perubahan sistem pemilu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Menurutnya, meski pemerintah maupun DPR belum menetapkan skema final, Demokrat Jawa Timur sudah mulai mengantisipasi perubahan tersebut.
“Kami ingin memastikan kader di semua tingkatan siap menghadapi berbagai kemungkinan perubahan sistem pemilu. Bukan soal siapa juara, tapi bagaimana partai ini bisa beradaptasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, fokus Demokrat saat ini bukan pada Pilpres atau Pileg yang masih jauh, melainkan bagaimana memperkuat pondasi organisasi dan menata struktur hingga ke akar rumput.
Muhyidin mengibaratkan kader di tingkat bawah sebagai duta partai yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penataan organisasi hingga ke tingkat desa.
“Kalau struktur tidak sampai mengakar ke bawah, sulit bagi partai untuk memainkan peran di masyarakat. Karena itu, penataan struktur di tingkat ranting dan anak ranting harus segera disempurnakan,” tegasnya.
Ia menolak menyebut proses ini sebagai “mesin tempur politik”, melainkan lebih pada membangun jembatan antara partai dan masyarakat.
Menyinggung soal generasi muda, termasuk Gen Z, yang jumlah pemilihnya akan semakin besar di masa depan, Muhyidin menegaskan bahwa Demokrat tetap memberi perhatian.
“Setiap tahun ada tambahan pemilih baru. Bagi kami, Gen Z sama pentingnya dengan generasi sebelumnya. Yang utama adalah masyarakat secara keseluruhan, dan kader Demokrat harus siap menjembatani aspirasi mereka,” kata Muhyidin.
Melalui pendidikan politik ini, Partai Demokrat Jawa Timur berharap kader semakin solid, terlatih, dan mampu memainkan peran nyata di tengah masyarakat. Muhyidin optimistis, dengan konsolidasi berjenjang dan penguatan struktur, Demokrat akan semakin dipercaya publik.
“Tujuan utama pendidikan politik ini bukan sekadar persiapan pemilu, melainkan menjadikan kader sebagai bagian dari solusi. Dengan begitu, kehadiran Demokrat benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. ddg
