Sidoarjo, Sekilasmedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menyoroti pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah (GPM) agar benar-benar tepat sasaran dan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Program ini dinilai penting untuk menekan laju inflasi sekaligus membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno, SH., MH. menegaskan, operasi pasar dan pasar murah yang rutin digelar pemerintah daerah harus dirancang dengan konsep yang matang agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat kecil.
“Tujuan utama program ini bukan sekadar bagi-bagi beras murah, tapi menjaga kesejahteraan masyarakat dan kestabilan harga di pasar tradisional,” ujar Suyarno di Gedung DPRD Sidoarjo, Senin (06/10/2025).
Menurutnya, Pemkab harus memastikan kualitas beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) tetap layak konsumsi dan harga yang ditetapkan benar-benar membantu daya beli warga. Ia juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menekan pedagang dan petani lokal.
“Keseimbangan itu penting. Rakyat kecil terbantu, tapi pedagang dan petani juga jangan sampai dirugikan,” tambahnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Achmad Muzayyin, S.Sos.I menilai pasar murah seharusnya menjadi instrumen efektif untuk menjaga kestabilan harga, bukan sekadar kegiatan musiman menjelang hari besar.
“Perlu pendataan penerima manfaat yang akurat. Jangan sampai yang menikmati justru mereka yang mampu membeli di harga normal,” tegas Muzayyin.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga mutu bahan pangan yang dijual di pasar murah. Menurutnya, harga murah bukan alasan untuk menurunkan kualitas.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo H. Subandi memastikan bahwa program GPM terus digencarkan hingga ke pelosok desa dengan dukungan lintas sektor. Pemerintah menggandeng Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, TNI-Polri, hingga perangkat desa agar distribusi beras murah lebih merata.
“Kami akan terus kawal program ini agar masyarakat benar-benar terbantu dan harga beras di pasar bisa stabil,” kata Subandi.
Gerakan Pangan Murah di Sidoarjo mulai digelar sejak pertengahan September 2025 dan telah menjangkau 18 kecamatan. Setiap desa menerima rata-rata 1,5 ton beras atau sekitar 300 kemasan ukuran 5 kilogram. Harga beras SPHP dipatok Rp11 ribu per kilogram, lebih murah dibanding HET pasar yang mencapai Rp12.500 per kilogram.
Antusiasme warga terlihat tinggi. Dalam beberapa titik penjualan, stok beras langsung habis terjual. Dari target 6.750 ton, hingga awal Oktober telah tersalurkan lebih dari 2.000 ton atau sekitar 30 persen.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Kusumo Adi Nugroho, S.E. Ia menilai GPM menjadi solusi konkret bagi masyarakat di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.
“Pemerintah harus hadir di saat rakyat kesulitan. Program pangan murah ini salah satu bentuk kehadiran negara,” ujar Kusumo.
Ia berharap program ini terus berlanjut secara berkesinambungan, bukan hanya saat harga beras melonjak. Dengan pengawasan yang baik dan koordinasi lintas instansi, GPM diyakini bisa menjaga stabilitas ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo,” pungkasnya.
