Mojokerto,Sekilasmedia.com– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam menjalankan pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tentu tidak lepas dari stakeholder yang turut berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Stakeholder tersebut antara lain terdiri dari pemerintah, fasilitas kesehatan, lembaga keuangan, hingga masyarakat itu sendiri.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Elke Winasari, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Program JKN tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus diwujudkan bersama dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Banyak Lembaga besar yang saling terhubung dan bekerja sama agar masyarakat Indonesia dapat memperoleh jaminan kesehatan secara merata dan kualitas yang maksimal.
“BPJS Kesehatan bukan satu-satunya yang bekerja dalam penyelenggaraan JKN. Program ini adalah hasil kolaborasi dari banyak pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, tenaga medis, maupun peserta itu sendiri,” ujar Elke saat ditemui di kantornya pada Selasa (07/10).
Menurutnya, setiap sektor memiliki peran yang saling melengkapi. Dari sisi kepesertaan, contohnya, ada berbagai instansi yang turut terlibat. Kementerian Sosial bertugas melakukan pendataan masyarakat yang tidak mampu untuk dijamin sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Setelah itu, Kementerian Kesehatan mendaftarkan serta membayarkan iuran peserta PBI kepada BPJS Kesehatan. Tidak hanya dari aspek kepesertaan, dukungan dari berbagai pihak juga terlihat dalam hal keuangan dan pelayanan kesehatan. Pemerintah pusat, misalnya, menanggung iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan. Pemerintah daerah pun ikut ambil bagian melalui pembiayaan peserta yang ditanggung oleh daerah, seperti Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda.
“Ketika data peserta telah masuk dan pembayaran iuran terpenuhi, tugas BPJS Kesehatan memastikan masyarakat terlindungi saat membutuhkan pelayanan kesehatan. Sehingga ada alur kerja yang jelas dan saling mendukung antarinstansi,” tambah Elke.
Sementara itu, bagi masyarakat yang bekerja di sektor formal, peran pemberi kerja juga sangat penting. Setiap badan usaha memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta JKN dan membayarkan iuran sesuai ketentuan.
“Dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, hingga lembaga pemerintah, semuanya memiliki peran dalam memastikan pekerjanya terlindungi. Inilah bentuk gotong royong yang menjadi semangat utama Program JKN. Untuk memastikan kelancaran pembayaran iuran, kami juga bekerja sama dengan perbankan, jaringan minimarket, dan berbagai lembaga keuangan. Semuanya berperan agar masyarakat bisa lebih mudah membayar iuran di mana pun” jelas Elke.
Dalam bidang pelayanan kesehatan, Elke menyebut ada ribuan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan yang menjadi ujung tombak Program JKN. Mulai dari dokter umum, dokter spesialis, bidan, perawat, hingga rumah sakit dan klinik, semuanya bekerja memberikan layanan terbaik bagi peserta.
Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program juga dilakukan oleh berbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Bahkan, dalam proses evaluasi dan perumusan kebijakan, BPJS Kesehatan juga melibatkan akademisi, pakar kesehatan, dan masyarakat.
“Dengan keterlibatan banyak pihak, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan JKN bisa terus dijaga. Ekosistem ini luas dan saling mendukung agar layanan kesehatan tetap berkelanjutan”, ucapnya.
Salah satu manfaatkan Program JKN yang terselenggara dengan baik dirasakan langsung oleh Rina (34), warga asal Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, yang telah menjadi peserta JKN Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). Ia mengaku mendapatkan pelayanan yang tepat saat memeriksakan anaknya di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Waktu anak saya panas tinggi, saya langsung ke klinik tempat saya terdaftar. Waktu itu saya hanya menunjukan kartu JKN saya di Mobile JKN, setelah itu disuruh menunggu dan segera ditangani. Dokternya juga menjelaskan dengan sabar dan obatnya langsung bisa diambil di tempat. Tidak ribet sama sekali,” cerita Rina.
Rina juga menceritakan bahwa pelayanan kesehatan yang ia terima saat berobat sangat baik. Tenaga medis yang menanganinya memberikan pelayanan yang responsif. Ia menyadari hal ini terjadi karena adanya bentuk kerja sama berbagai pihak yang sangat baik.
“Dokternya sangat sabar dan tidak terburu-buru. Setiap keluhan saya dijawab satu per satu, jadi saya merasa diperhatikan. Setelah pemeriksaan, obatnya juga langsung bisa diambil di tempat tanpa harus antre lama atau beli di luar. Saya sadari hal ini tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak yang telah bersama menyelenggarakan Program JKN dengan baik. Saya merasa aman dan tenang terdaftar sebagai peserta JKN,” tutupnya.
