Malang,Sekilasmedia.com– Ratusan santri dan elemen masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasi keagamaan menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kota Malang, Rabu (15/10/2025).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap tayangan salah satu program di stasiun televisi Trans7 yang dinilai melecehkan martabat pesantren, kiai, dan ulama.
Massa yang didominasi santri dan alumni pesantren itu datang dengan membawa spanduk dan poster bernada kecaman. Mereka menuntut agar pihak Trans7 meminta maaf secara terbuka dan bertanggung jawab atas penayangan yang dianggap menyinggung dunia pesantren.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, turun langsung menemui massa aksi untuk menampung aspirasi mereka. Dalam wawancaranya seusai kegiatan, Anas menegaskan bahwa pihaknya turut merasakan keresahan yang sama.
“Kita lahir dari rahim pesantren, dari rahim para kiai. Maka hari ini kita punya kegelisahan, kemarahan, dan kesedihan yang sama atas apa yang dilakukan oleh Trans7. Apa pun yang melecehkan marwah kiai, pesantren, dan ulama, kita akan melawan. Kita berdiri di barisan yang sama dengan para santri,” ujar Anas dengan tegas.
Menurutnya, permintaan maaf yang telah disampaikan oleh pihak Trans7 tidak cukup untuk meredakan kekecewaan publik. Ia menilai perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap kasus tersebut agar menjadi pelajaran bagi semua pihak.
“Tuntutan kita jelas: penegakan hukum harus berjalan. Ini bukan semata persoalan pesantren, tapi persoalan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Permintaan maaf boleh disampaikan, tapi proses hukum tetap harus berjalan,” lanjutnya.
Ketika disinggung mengenai dugaan unsur politis di balik penayangan tersebut, Anas menilai tayangan Trans7 itu mencerminkan kurangnya verifikasi dan pemahaman terhadap dunia pesantren.
“Kami melihat bahwa yang dilakukan Trans7 tidak didasari verifikasi data yang kuat dan menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap realitas pesantren. Padahal, kontribusi pesantren terhadap pendidikan dan perjuangan bangsa ini sudah tidak terbantahkan sejak pra-kemerdekaan,” tuturnya.
Anas menambahkan, pihaknya akan menyampaikan hasil aspirasi masyarakat ini kepada DPR RI, mengingat isu yang muncul telah menjadi perhatian nasional.
“Gerakan ini tidak hanya di Malang. Dari pusat hingga daerah, suara kita sama. Terutama kami yang berasal dari rahim Nahdlatul Ulama dan pesantren, merasa sangat terluka dengan apa yang terjadi,” pungkasnya.
Aksi damai yang berlangsung tertib itu diakhiri dengan doa bersama dan pembacaan pernyataan sikap yang menegaskan komitmen para santri untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas.
