Jember,Sekilasmedia.com– Program J-Keren (Jaminan Kesehatan Rakyat Jember) pada awalnya dirancang agar seluruh masyarakat Jember memperoleh jaminan pelayanan kesehatan tanpa hambatan biaya. Rumah sakit daerah pun ditugaskan memberikan layanan maksimal kepada masyarakat, dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD dan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pada awal pelaksanaan, pembayaran dari Dinas Kesehatan kepada rumah sakit berjalan lancar. Namun, seiring waktu, beban anggaran semakin besar sementara dana yang tersedia tidak mencukupi. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara layanan yang diberikan dan pembayaran yang diterima rumah sakit.
Ketiga rumah sakit pemrintah di jember , memiliki masalah yg mirip.
RSD Soebandi pada 2022 tercatat sekitar Rp35 miliar, 2023 sebesar Rp35 miliar, dan pada 2024 meningkat menjadi Rp76 miliar. Meski sebagian telah dibayar, total piutang yang masih tersisa mencapai sekitar Rp109 miliar.
Dari ketiga rumah sakit tersebut, RSD dr. Soebandi menanggung porsi terbesar karena merupakan rumah sakit rujukan utama di Jember. Kasus yang ditangani lebih banyak dan kompleks, rujukan dari rs tipe C Siloam, Jember Klinik, Kaliwates, Bina sehat, dan RS Citrahusada
Akibat piutang menumpuk, kemampuan keuangan rumah sakit (cash ratio) menurun drastis. Kondisi ini membuat pengadaan alat kesehatan, sarana-prasarana, hingga pembayaran obat dan bahan habis pakai menjadi terkendala.
“ Jika obat-obatan tidak tersedia, untuk pasien tertama kasus emergensi, kanker, jatung, stroke, ginjal yang membutuhkan segera adanya, dampaknya bisa sangat fatal. Ini menyangkut kecacatan , ancaman nyawa pasien , dan penanganan dibawah standar yg berisiko hukum bagi tenaga medis,” ungkap Direktur RSD dr. Soebandi, dr. I Nyoman, baru-baru ini.
Saat ini, rumah sakit Soebandi masih menanggung tunggakan pembayaran obat lebih dari Rp48 miliar , belum lagi utang non obat. Kondisi ini berdampak pada hubungan buruk dengan para rekanan obat , pera rekanan menunda pengiriman obat dan bahan habis pake , karena ada masalah keterlambatan pembayaran obat .
Padahal, berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur tahun 2015, RSD dr. Soebandi merupakan rumah sakit rujukan utama untuk tujuh kabupaten/kota. Jika pelayanan terganggu akibat keterbatasan obat atau alat, maka citra Jember sebagai pusat layanan kesehatan wilayah tapal kuda bisa ikut terpengaruh.
Meski menghadapi tantangan besar, manajemen rumah sakit di bawah kepemimpinan Nyoman terus berupaya memperbaiki kondisi. Pendapatan rumah sakit kini meningkat signifikan dari Rp16–18 miliar menjadi Rp26 miliar per bulan, naik sekitar 44 persen.
Kenaikan ini tak lepas dari dukungan Bupati Jember Muhammad Fawait melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, yang memastikan masyarakat bisa berobat cukup dengan KTP uktuk kelas 3.
Melalui berbagai kegiatan seperti “Bunga Desaku” dan “Gus’e Menyapa”, Gus Bupati terus mengajak masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit.
Selain faktor marketing besar2an, perubahan budaya kerja , kompak dan semangat profesionalisme di internal RS dr. Soebandi juga turut meningkatkan performa. Kini rumah sakit memiliki layanan baru, sistem manajemen yang lebih efisien, serta pelayanan yang semakin dipercaya masyarakat.
Ke depan, Nyoman berharap ada renovasi gesung mangkrak menjadi pelayanan paviliun, yg bisa memberikan subsidi silang dg klaim negatif bpjs. Nyoman juga berharap adanya pembangunan gedung baru, termasuk gedung hemodialisis, parkir, serta rawat inap tujuh lantai berkapasitas 300 tempat tidur. Dengan total 800 tempat tidur, RS dr. Soebandi diharapkan bisa sejajar dengan RS besar di Jawa Timur seperti Saiful Anwar (Malang) dan Dr. Soetomo (Surabaya).
“Saat ini Jember masih kekurangan sekitar 600–700 tempat tidur rumah sakit. Kami berharap dukungan semua pihak, baik melalui pelunasan piutang, APBD, APBN, hibah, maupun investasi kolaboratif, agar pelayanan kesehatan di Jember semakin bermutu. Semoga soebandi menjadi modern & green hospital yg mengutamakan kepentingan pasien,” pungkas Nyoman.
