Blitar,Sekilasmedia.com-Komisi II DPRD Kabupaten Blitar meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memprioritaskan pelayanan publik di tengah penurunan anggaran yang signifikan.
Komisi II DPRD Kabupaten Blitar secara maraton menggelar rapat kerja bersama DPMPTSP, Dinas Koperasi, Disperindag, Bagian Perekonomian, Bagian Keuangan, dan Bagian Umum Setda.
Agenda rapat tersebut adalah membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Secara umum, Komisi II ingin mengetahui rencana kerja dan anggaran masing-masing OPD mitra kerja, yang memang mengalami penurunan.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, usai raker di ruang rapat Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Senin (17/11/25).
“Di setiap Dinas Variatif ada yang turun 15% bahkan ada yang turun sampai 20-30% sehingga kita minta lebih menfokuskan kepada anggaran yang sifatnya pelayanan masyarakat,” kata Suwito pada awak media.
Meskipun biaya belanja yang sifatnya kegiatan sosialisasi relatif berkurang, Suwito mengusulkan agar kegiatan yang mengarah ke perlindungan masyarakat lebih diperhatikan.
“Semua Dinas mengalami penurunan kecuali Dinas PUPR,” jelas Suwito.
Menurut Suwito, penurunan anggaran ini sehubungan dengan turunnya APBD Kabupaten Blitar sebesar 16% atau 326 miliar.
Maka, mitra kerja di masing-masing Komisi tentu mengalami penurunan anggaran.
Setelah belanja wajib berupa gaji terbayar, akan ada sisa anggaran dari penurunan tersebut.
“Sisanya itu kita sarankan untuk belanja yang sifatnya pelayanan publik, kita dorong sisa akhir bulan ini supaya digunakan semaksimal mungkin serapan anggaran tahun 2025,” pungkasnya. (Adv/ddg)
