Bondowoso,Sekilasmedia.com — Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Air Minum Ijen Tirta merupakan tindak lanjut dari agenda yang sempat tertunda beberapa tahun lalu.
Raperda tersebut kini kembali dibahas setelah Bupati Bondowoso menyampaikan nota penjelasan dalam rapat paripurna DPRD, Senin (3/11/2025). Menurut Dhafir, rancangan ini sebelumnya sudah diajukan, namun sempat tertahan karena dewan menunggu hasil audit yang saat itu belum selesai.
“Alhamdulillah, sekarang auditnya sudah rampung, dan draft-nya kembali diserahkan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.
Dhafir menjelaskan, pembentukan Perusda Ijen Tirta diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan internal yang selama ini membelit PDAM Bondowoso, mulai dari perbedaan pandangan hingga masalah manajemen yang berlarut-larut.
Dengan perubahan status menjadi Perusda, lanjutnya, struktur organisasi dan sistem pengelolaan akan berubah secara signifikan. “Ketika Ijen Tirta nanti ditetapkan, tentu manajemennya berubah. Tidak otomatis pejabat yang sekarang langsung menjabat direktur. Strukturnya juga akan lebih lengkap,” jelasnya.
Dhafir mencontohkan, jika sebelumnya PDAM hanya memiliki satu direktur dan beberapa kepala bagian, maka dalam Perusda Ijen Tirta nanti akan ada direktur utama serta beberapa direktur bidang yang fokus pada area kerja masing-masing.
Selain itu, ia menegaskan bahwa akan ada pemisahan antara unit air minum dan unit Ijen Water yang sebelumnya berada di bawah satu manajemen. Dengan pemisahan ini, pengelolaan diharapkan menjadi lebih fokus, efisien, dan profesional.
“Ke depan akan dipisah manajemennya. Otomatis strukturnya berubah dan harus dilakukan penataan ulang. Kita ingin pembahasan ini segera tuntas agar perusahaan bisa fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Selama ini, kata Dhafir, PDAM Bondowoso dinilai belum memberikan kontribusi nyata terhadap PAD meski sudah mendapatkan modal dan subsidi besar dari pemerintah daerah. “Ada kewajiban setor PAD, tapi selama ini tidak ada. Padahal modal penyertaan kita sejak 1989 sudah mencapai sekitar Rp24 miliar, ditambah subsidi Rp14 miliar,” ungkapnya.
Menurut politikus PKB itu, dengan dukungan dana sebesar itu seharusnya PDAM mampu memberikan keuntungan bagi daerah. Namun kenyataannya, kondisi keuangan perusahaan masih jauh dari kata sehat. “Masuk akal nggak kalau 70 persen kepala keluarga di Bondowoso pakai PDAM? Kan nggak mungkin,” sindirnya.
Dhafir menekankan, Perusda Ijen Tirta harus dikelola dengan prinsip efisiensi dan orientasi hasil. Direktur dan jajaran direksi ke depan harus mampu menyeimbangkan antara pelayanan publik dan pemasukan daerah. “Jangan sampai seperti sekarang, lebih besar pasak daripada tiang,” ujarnya menegaskan.
Ia mengibaratkan perubahan PDAM menjadi Perusda Ijen Tirta seperti perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD). “Kalau OPD berubah, pejabatnya dilantik lagi. Artinya, tidak otomatis menjabat posisi lama. Begitu juga nanti di Perusda,” pungkasnya.
Langkah DPRD Bondowoso ini diharapkan menjadi momentum pembenahan tata kelola air bersih di daerah. Selain meningkatkan layanan kepada masyarakat, transformasi PDAM menjadi Perusda Ijen Tirta juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi pendapatan dari sektor air minum.
