Mojokerto, Sekilasmedia.com – Pemerintah Kota Mojokerto mengambil langkah tegas terhadap perusahaan penyelenggara telekomunikasi yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
Sejak Selasa (2/12), sejumlah perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha melalui penonaktifan ODC (Optical Distribution Cabinet). Tindakan ini dilaksanakan setelah pemerintah memberikan teguran lisan hingga tertulis. Total terdapat sepuluh perusahaan yang layanan telekomunikasinya dihentikan sementara.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan sekaligus memastikan seluruh penyelenggara telekomunikasi memenuhi prosedur perizinan dan kewajiban sewa ruang milik jalan (rumija).
“Penertiban ini bukan sekadar tindakan administratif, tetapi bentuk penegakan aturan agar penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berlangsung tertib, legal, dan memberikan manfaat bagi daerah,” tegasnya.
Perempuan yang akrab disapa Ning Ita tersebut menjelaskan bahwa izin operasional akan dibuka kembali setelah perusahaan memenuhi seluruh kewajiban administrasi, termasuk pembayaran sewa sesuai ketentuan.
“PT Iforte Solusi Infotek telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan melunasi retribusi sebesar Rp 516.892.000. Dengan pelunasan tersebut, segel dibuka dan perusahaan dapat kembali beroperasi secara normal,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh retribusi dari penyelenggara telekomunikasi akan masuk ke Kas Daerah (Kasda) dan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan Kota Mojokerto, termasuk penguatan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Pemerintah Kota Mojokerto memastikan proses penertiban akan terus dilakukan hingga seluruh penyedia telekomunikasi memenuhi kewajiban perizinan sesuai regulasi.
“Tujuan kami bukan untuk menghambat, tetapi memastikan kepatuhan dan ketertiban. Dengan begitu, kota ini dapat berkembang lebih baik serta memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kami mohon dukungan semua pihak agar penertiban berjalan lancar. Tim di lapangan memastikan bahwa setelah seluruh kewajiban dipenuhi, segel akan dibuka dan layanan telekomunikasi dapat kembali beroperasi seperti semula,” pungkasnya.
