Aceh,Sekilasmedia.com-Banjir bandang yang melanda Aceh sejak akhir November 2025 telah berlalu lebih dari satu bulan. Bagi sebagian warga, bencana ini belum bisa disebut selesai. Air memang sudah surut di banyak tempat, tetapi sisa dampaknya masih terasa dan tidak dialami secara merata oleh semua wilayah. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa banjir dan longsor di Sumatra pada periode tersebut menyebabkan kerusakan besar pada permukiman, fasilitas umum, dan infrastruktur, dengan Aceh termasuk wilayah terdampak paling signifikan.
Berbagai laporan media menunjukkan bahwa banjir memaksa ratusan ribu warga Aceh meninggalkan rumah mereka. Sebagian telah pulang, namun banyak pula yang belum memiliki pilihan selain tinggal di hunian sementara karena rumah yang rusak berat atau berada di zona rawan. Di titik inilah Aceh memasuki fase pemulihan—fase yang sering terabaikan, padahal menjadi penentu arah kehidupan warga setelah bencana.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pemulihan tidak berlangsung dengan kecepatan yang sama di setiap tempat. Di beberapa wilayah, akses jalan mulai dibuka dan aktivitas ekonomi perlahan berjalan. Tetapi di wilayah lain, terutama desa-desa tertentu di Aceh, sisa lumpur, puing bangunan, dan sampah masih mendominasi ruang hidup warga. Hal ini terekam dalam kunjungan relawan dan influencer Shalima Hakim (@Shalimahakim) ke Meurah Dua, Pidie Jaya, pada 24 Desember 2025, sekitar tiga minggu setelah banjir. Dalam unggahan Instagram Story-nya, ia menulis, “Bisa-bisanya udah 3 minggu setelah banjir di tengah-tengah kota masih kayak gini…”. Ungkapan tersebut mencerminkan realitas yang juga diakui oleh banyak laporan lapangan: bahwa waktu berlalu lebih cepat daripada proses pembersihan dan pemulihan.
Shalima Hakim menunjukkan bekas ketinggian lumpur banjir di rumah warga terdampak di Aceh, Selasa (24/12/2025).
Foto: Dokumentasi Shalima Hakim
Persoalan utama pascabanjir di Aceh masih berkaitan dengan penanganan lumpur dan sampah yang terbawa arus banjir. Di sejumlah wilayah, limbah rumah tangga yang belum terangkut terus menimbulkan pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan, terutama bagi warga di permukiman terdampak dan pengungsian. Kementerian Kesehatan RI, sebagaimana dikutip Reuters (7 Desember 2025), juga mengingatkan meningkatnya risiko penyakit menular akibat kondisi sanitasi yang buruk.
Relawan dan influencer Shalima Hakim berinteraksi dengan warga di kawasan terdampak banjir di Aceh, 24 Desember 2025.
Foto: Dokumentasi Shalima Hakim
Situasi ini semakin terasa di pengungsian yang padat, sementara kapasitas layanan kesehatan belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan warga, meski beberapa puskesmas telah kembali beroperasi. Dalam percakapan singkat dengan Shalima Hakim, yang terlibat langsung dalam upaya bantuan di Aceh, ia menyampaikan bahwa selama berada di lapangan, kondisi di sejumlah wilayah masih jauh dari pulih. Sisa lumpur, sampah, dan keterbatasan fasilitas dasar masih menjadi pemandangan sehari-hari, bahkan di area yang berada dekat dengan pusat kota.
Pengalaman tersebut juga menunjukkan bahwa dampak banjir tidak dirasakan secara merata. Desa-desa dengan akses jalan rusak atau terisolasi mengalami keterlambatan distribusi bantuan, sementara wilayah yang lebih mudah dijangkau relatif lebih cepat pulih. Ketimpangan ini menegaskan bahwa banjir telah berkembang dari persoalan lingkungan menjadi krisis kesehatan dan pemulihan sosial yang masih rapuh.
Dalam konteks tersebut, refleksi Bivitri Susanti menjadi relevan. Ia menegaskan bahwa nasionalisme diuji bukan oleh label “bencana nasional”, melainkan oleh rasa kemanusiaan sebagai satu bangsa. Lebih dari sebulan setelah banjir, Aceh masih berada dalam fase pemulihan yang rentan dan tantangan terbesarnya adalah memastikan proses pemulihan tidak terhenti ketika sorotan publik mulai bergeser.
