Bondowoso, sekilasmedia.com – Kabupaten Bondowoso masuk radar dunia sejak kawasan Ijen ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Status tersebut membawa harapan besar tentang pengakuan internasional, peluang ekonomi, serta kebangkitan identitas lokal. Namun di balik label global itu, kegelisahan justru muncul di tingkat lokal, terutama terkait posisi seni, budaya, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan geopark.
Kegelisahan tersebut mengemuka dalam talk show seni dan budaya yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bondowoso Jum’at,(06/02/2026) Forum ini menghadirkan para pemangku kebijakan dan organisasi lintas sektor, mulai dari praktisi seni, budayawan, akademisi, aktivis lingkungan, mahasiswa, hingga beberapa kepala desa. Diskusi berlangsung terbuka dan kritis, menyingkap jarak antara konsep geopark ideal dan realitas di lapangan.
Ketua JMSI Bondowoso, Bahrullah, menilai selama ini narasi Ijen Geopark masih timpang. Alam, khususnya fenomena Blue Fire, terlalu dominan, sementara budaya lokal belum memperoleh ruang yang setara.
“Dalam konsep UNESCO, geopark itu tidak hanya geologi dan alam, tetapi juga budaya. Tapi yang terjadi di Bondowoso, culture-site masih sering terpinggirkan,” ujarnya.
Ia menegaskan seni dan budaya lokal seperti Singo Ulung, Topeng Kona, hingga tradisi masyarakat adat seharusnya menjadi identitas utama, bukan sekadar pelengkap acara seremonial. Menurutnya, tanpa keberpihakan pada pelaku budaya lokal, geopark hanya akan menjadi etalase wisata alam semata.
Kritik keras juga datang dari pemerhati lingkungan Uyes, pengelola Sarka Space. Ia mempertanyakan konsistensi prinsip keberlanjutan yang selama ini digaungkan.
“Kita bicara geopark dan keberlanjutan, tapi persoalan sampah plastik, TPA darurat, sampai pola kegiatan yang seremonial masih jadi masalah serius,” katanya.
Menurut Uyes, geopark seharusnya mendorong perubahan perilaku ekologis dan tata kelola lingkungan, bukan berhenti pada agenda event yang berulang tanpa dampak nyata.
Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Disparbudpora Bondowoso I Gede Budiawan mengakui bahwa pengembangan seni dan budaya belum maksimal.
“Kami tidak menutup mata, seni dan budaya kita memang belum selevel global. Saat ini yang berstatus global baru Ijen Geopark,” ujarnya.
Meski demikian, ia menyebut kritik sebagai masukan penting.
“Kritik ini ibarat jamu, pahit tapi menyehatkan. Pemerintah harus berani mendengar,” tambahnya, sembari menegaskan komitmen mendorong regenerasi seni dan kolaborasi lintas OPD.
Dari kalangan mahasiswa, Presiden Mahasiswa DEMA IAI At-Taqwa Ahmad Rifandi menilai persoalan geopark tidak bisa dilepaskan dari minimnya ruang dialog publik.
“Pembangunan kita sering cepat secara fisik, tapi tertinggal dalam pembangunan sosial dan budaya. Ruang dialog itu penting agar kebijakan tidak menjauh dari masyarakat,” tegasnya.
Ia mendorong agar pemerintah daerah rutin menggelar dialog lintas sektor sebagai sarana evaluasi bersama, bukan hanya ketika muncul polemik.
Pengurus Harian Ijen Geopark Sofyan menjelaskan bahwa saat ini Ijen tengah menghadapi fase krusial berupa revalidasi UNESCO.
“Ada beberapa catatan penting dari UNESCO, mulai dari visibilitas, interpretasi, aksesibilitas, sampai sinergi antar-stakeholder,” jelasnya.
Ia menegaskan geopark bukan proyek instan.
“Geopark harus dibangun secara bottom-up, berbasis masyarakat. Media Pers juga punya peran penting dalam mengawal proses ini,” ujarnya.
Sorotan paling tajam datang dari Wakil Ketua DPRD Bondowoso sekaligus Pembina Dewan Kebudayaan Daerah Sinung Sudrajad. Ia menilai tata kelola geopark masih bermasalah secara kelembagaan.
“Geopark itu lintas sektor. Kalau tidak melekat pada perencanaan daerah, arahnya bisa tidak jelas,” katanya.
Menurut Sinung, tanpa fondasi organisasi yang kuat dan profesional, geopark berpotensi terjebak pada kepentingan jangka pendek dan kehilangan legitimasi sosial.
Akademisi Universitas Jember Prof. Dr. Dominikus Rato melihat kritik yang mengemuka sebagai bentuk kepedulian.
“Kalau masyarakat mengkritik, itu tandanya peduli. Yang berbahaya justru ketika masyarakat diam,” ujarnya.
Ia mengibaratkan ijen geopark seperti menanam pohon.
“Tidak bisa cepat panen. Harus dirawat, disiram, dan dijaga bersama,” tambahnya.
Dari tingkat desa, Kepala Desa Kalianyar Muhammad Fauzi menyampaikan kegelisahan paling konkret.
“Delapan titik geopark ada di desa kami, tapi manfaatnya hampir tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas wisata berbasis kendaraan.
“Saya lebih memilih kawasan ditanami alpukat daripada rusak oleh Jeep dari luar daerah yang keuntungannya tidak kembali ke desa,” ujarnya.
Talk Show Seni dan Budaya yang digelar oleh JMSI ini memperlihatkan satu benang merah: status UNESCO Global Geopark adalah peluang besar, namun juga ujian serius. Tanpa keberpihakan pada seni dan budaya lokal, komitmen pada keberlanjutan lingkungan, serta dialog lintas sektor yang konsisten, pengakuan global berisiko hanya sekedar menjadi simbol.
Ketua Panitia kegiatan Rifky Gimnastiar, berharap bahwa forum ini tidak diniatkan berhenti pada wacana. Seluruh gagasan, kritik, dan kegelisahan akan dirangkum sebagai rekomendasi kebijakan. Ia berharap ke depan OPD Pemkab Bondowoso mampu menggelar dialog lintas sektor secara rutin, agar geopark, seni, dan budaya dibangun melalui partisipasi, bukan keputusan sepihak.
Talk show ini menegaskan satu hal: UNESCO Global Geopark adalah jalan panjang, bukan garis akhir. Tanpa dialog, tanpa keberanian menerima kritik, dan tanpa keberpihakan pada masyarakat serta pelaku budaya, geopark berisiko kehilangan ruhnya. Bondowoso masih memiliki waktu untuk berbenah—asal mau duduk bersama, mendengar, dan berjalan dalam satu arah pembangunan yang berkeadilan.
