Sidoarjo,Sekilasmedia.com-Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui sinergi lintas lembaga. Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Jaga Desa yang berlangsung di Ruang Opsroom Pemkab Sidoarjo, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Zaidar Respatia, serta jajaran terkait.
Turut hadir dalam forum strategis tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Probo Agus Sunarno, Kepala Bagian Hukum, Ketua ABPEDNAS Kabupaten Sidoarjo, serta Ketua Paguyuban BPD Kabupaten Sidoarjo.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi menegaskan bahwa program Jaga Desa merupakan langkah konkret dalam memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Program ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat dalam menciptakan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.
“Program Jaga Desa ini nantinya akan melibatkan peran aktif Kejaksaan sebagai pembina di ABPEDNAS. Jika terdapat persoalan di desa, dapat disampaikan dan dikomunikasikan melalui pembinaan bersama,” ujar Subandi.
Ia juga mendorong terjalinnya kolaborasi yang lebih erat antara Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan ABPEDNAS. Bahkan, Subandi mengusulkan adanya peleburan kepengurusan kedua organisasi tersebut agar lebih solid serta terintegrasi dengan program-program pusat.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan keberlanjutan program serta meningkatkan efektivitas koordinasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat desa.
“Kita berharap Paguyuban BPD dan ABPEDNAS dapat saling memberikan dukungan. Jika memungkinkan, bisa dilebur menjadi satu agar lebih kuat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Subandi menyoroti masih adanya konflik antara BPD dan kepala desa yang kerap berujung pada persoalan hukum. Ia berharap melalui program Jaga Desa, konflik tersebut dapat diminimalisir dengan pendekatan pembinaan serta komunikasi yang lebih baik.
“Harapan kita, setiap persoalan tidak langsung dibawa ke ranah hukum. Namun, bisa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Aparat Penegak Hukum,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Subandi juga meminta seluruh pengurus untuk aktif membangun komunikasi dan koordinasi antara Paguyuban BPD dan ABPEDNAS guna menciptakan organisasi yang kuat dan efektif di Kabupaten Sidoarjo.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari seluruh upaya tersebut adalah memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar lebih baik, transparan, dan berkelanjutan.
“Semoga sinergi ini dapat berjalan optimal demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, dapat menjadi wadah pembelajaran dan pertukaran pengetahuan antar desa maupun kecamatan dalam memahami serta mengimplementasikan regulasi secara tepat,” pungkasnya.
