MOJOKERTO,Sekilasmedia.com – DPRD Kota Mojokerto menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025, Rabu (8/4/2026), di ruang sidang DPRD setempat.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD, Ery Purwanti, dan dihadiri Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota, jajaran OPD, serta unsur Forkopimda.
Dalam kesempatan itu, DPRD menyampaikan 18 poin rekomendasi yang merupakan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus). Rekomendasi tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Gabungan, Nuriono Sugi Raharjo.
Ketua DPRD Ery Purwanti menjelaskan bahwa secara keseluruhan LKPJ Wali Kota dapat diterima. Namun, pihak legislatif tetap memberikan sejumlah catatan penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan.
“LKPJ dapat diterima, namun disertai berbagai rekomendasi strategis agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif dan optimal,” ujarnya.
DPRD juga mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto sepanjang 2025. Meski demikian, fungsi pengawasan tetap dijalankan melalui berbagai masukan konstruktif.
Salah satu fokus utama yang disoroti adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD mendorong pemkot untuk lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan, tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Optimalisasi PAD diharapkan dapat dilakukan melalui penguatan sektor pajak daerah, retribusi, pemanfaatan aset, hingga pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang lebih merata sepanjang tahun anggaran, guna menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun.
Nuriono Sugi Raharjo menambahkan, pengelolaan aset daerah perlu ditingkatkan agar lebih produktif, serta sektor pariwisata harus dikembangkan secara serius karena dinilai memiliki potensi besar dalam mendongkrak PAD.
Di sektor sosial, DPRD mencatat sejumlah capaian positif, seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan. Ke depan, pemerintah diharapkan terus memperkuat kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong penyajian LKPJ yang lebih transparan, berbasis data, dan mudah dipahami sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah.
Melalui 18 rekomendasi yang disampaikan, DPRD berharap Pemerintah Kota Mojokerto dapat segera menindaklanjuti seluruh masukan tersebut, sehingga kinerja pemerintahan semakin baik dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (adv-kom)
