Gresik,Sekilasmedia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperkuat kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui forum Rembuk Akur Menuju Gresik Maju yang digelar di Lantai 4 Kantor Bupati Gresik, Kamis (2/4/2026).
Forum ini menjadi wadah konsolidasi lintas sektor guna menyamakan standar serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam implementasi program di lapangan.
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan bahwa forum tersebut dirancang sebagai ruang diskusi terbuka dan dua arah agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan dan standar pelaksanaan MBG.
“ Ini bukan sekadar forum penyampaian, tetapi ruang bersama untuk menyamakan persepsi agar semua pihak berada dalam satu frekuensi,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, mitra, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), koordinator wilayah, DPRD, hingga media menjadi kunci keberhasilan program prioritas nasional tersebut.
Pemkab Gresik juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan. Satgas ini berwenang memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap dapur yang tidak memenuhi standar.
“ Jika sudah sesuai, akan diapresiasi. Namun jika tidak, dapat direkomendasikan untuk evaluasi hingga penutupan,” tegas Alif.
Saat ini, terdapat sekitar 132 dapur MBG di Kabupaten Gresik, dengan 112 dapur telah beroperasi dan sisanya dalam tahap persiapan. Pemkab menekankan bahwa fokus pelaksanaan kini tidak hanya pada kuantitas, tetapi juga kualitas secara menyeluruh.
Standar yang ditekankan meliputi kualitas gizi makanan, kepatuhan harga bahan pangan, higienitas dan keamanan pangan, tata kelola keuangan, hingga pengelolaan limbah.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin, menyampaikan bahwa DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan pendekatan solutif.
“ Kami berbasis data lapangan, dengan tujuan agar program ini dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.
Ia menyoroti masih lemahnya komunikasi antar unsur pelaksana di tingkat dapur, seperti kepala SPPG, mitra, tim akuntansi, dan agen.
“ Empat unsur ini adalah kunci. Jika komunikasi tidak berjalan baik, pelaksanaan di lapangan akan terdampak,” jelasnya.
Selain itu, ketidakkonsistenan dalam penerapan standar menu serta perlunya respons cepat terhadap aduan masyarakat juga menjadi perhatian.
Sementara itu, Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Gresik, Syahrir Mujib, menjelaskan bahwa program ini menyasar berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari peserta didik hingga kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Ia juga mengungkap sejumlah tantangan, antara lain perbedaan harga bahan baku antar wilayah, khususnya di kawasan kepulauan, keterbatasan SDM, serta masih rendahnya konsumsi ikan di masyarakat.
Menutup kegiatan, Wabup Alif menegaskan bahwa setiap dapur MBG wajib memenuhi Standar Laik Higienis Sanitasi (SLHS) maksimal tiga bulan sejak beroperasi.
“ Jika tidak terpenuhi, maka akan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara operasional,” tegasnya.
Pemkab Gresik berkomitmen menjaga kualitas program melalui penguatan standar dan pengawasan berkelanjutan.
“ Dengan standar yang kuat dan sinergi yang solid, kami optimistis seluruh dapur MBG di Gresik dapat berjalan optimal,” pungkasnya.
