Probolinggo, Sekilasmedia.com-Aminuddin resmi mengukuhkan kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Probolinggo periode 2026-2030 dalam sebuah acara yang berlangsung di Gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, Rabu (20/5/2026).
Pengukuhan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Probolinggo dalam memperkuat sistem pengurangan risiko bencana melalui kolaborasi lintas sektor.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Penjabat Deputi Pencegahan BNPB RI Pangarso Suryotomo, BPBD Provinsi Jawa Timur, unsur akademisi, dunia usaha, media dan organisasi masyarakat.
Dalam laporan kegiatan, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Probolinggo Nurkholiq menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan FPRB mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 100.3.3.3/114/KEP/425.012/2026.
Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah koordinasi dan kemitraan dalam mendukung pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana di Kota Probolinggo.
“FPRB diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, media dan dunia usaha dalam upaya mitigasi bencana,” ujarnya.
Sekitar 70 peserta menghadiri agenda pengukuhan tersebut yang berasal dari berbagai unsur strategis.
Ketua FPRB Kota Probolinggo periode 2026-2030, Sugeng Nufindarko mengatakan kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana.
Ia menilai Kota Probolinggo memiliki sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi bersama, mulai dari banjir, angin puting beliung, kebakaran hingga dampak perubahan iklim.
“Pengurangan risiko bencana harus menjadi perhatian bersama agar pembangunan kota berjalan aman dan berkelanjutan,” katanya.
Sugeng juga menegaskan bahwa FPRB akan mendorong penguatan edukasi kebencanaan hingga tingkat masyarakat agar budaya sadar bencana semakin tumbuh.
Sementara itu, Pangarso Suryotomo mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Probolinggo dalam membangun sistem ketangguhan daerah melalui penguatan forum kebencanaan.
Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur dalam FPRB menjadi modal penting dalam membangun daerah yang siap menghadapi bencana.
“Kami berharap FPRB dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi ancaman bencana,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa mitigasi merupakan langkah utama untuk mengurangi dampak kerugian akibat bencana.
Ia menyebut Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat berbagai sarana mitigasi, termasuk pembangunan rumah pompa untuk pengendalian banjir serta pengoperasian sistem peringatan dini yang terpusat di BPBD.
Selain itu, seluruh kelurahan di Kota Probolinggo juga dipersiapkan menjadi kelurahan tangguh bencana dengan titik kumpul evakuasi yang telah ditentukan.
“Ketika masyarakat memahami langkah mitigasi dan evakuasi, maka penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan terukur,” tegasnya.
Aminuddin berharap kepengurusan FPRB yang baru dapat menjadi penggerak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan risiko bencana sekaligus memperkuat ketahanan Kota Probolinggo menghadapi berbagai potensi ancaman di masa mendatang.
