Gresik,Sekilasmedia.com – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Gresik menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Gresik, Senin (22/6/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, membahas pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Kurdi, menyoroti kinerja pendapatan daerah dan rendahnya serapan belanja modal.
Menurutnya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 94,08 persen atau Rp1,475 triliun dari target yang ditetapkan. Meski mengalami kenaikan 6,52 persen dibanding tahun sebelumnya, capaian tersebut dinilai masih belum optimal.
“ Fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 60,61 persen atau Rp284,13 miliar dari anggaran sebesar Rp468,76 miliar. Angka tersebut turun 33,06 persen dibandingkan tahun 2024.
Beberapa pos yang mendapat perhatian khusus antara lain belanja modal tanah yang hanya terealisasi 14,72 persen serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 47,57 persen.
Menurut Fraksi Gerindra, kondisi tersebut berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur publik. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperbaiki perencanaan dan pengawasan agar serapan belanja modal lebih optimal pada tahun mendatang.
Fraksi Gerindra juga merekomendasikan optimalisasi PAD melalui perbaikan sistem pemungutan dan peningkatan kualitas SDM, percepatan serapan belanja modal, pengendalian utang belanja, serta pemanfaatan Silpa untuk program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PKB, Syaichu Busiri, menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak.
Menurutnya, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah harus tercermin dalam rencana strategis dan rencana kerja organisasi perangkat daerah penghasil pajak, disertai pendampingan, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti potensi kebocoran pada sektor retribusi daerah yang dinilai masih terjadi setiap tahun anggaran.
“ Sudah saatnya pemerintah daerah menseriusi potensi kehilangan pendapatan akibat kebocoran di sektor retribusi daerah,” kata Syaichu.
Di sektor belanja daerah, Fraksi PKB mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengurangi pelaksanaan program mandatory spending. Fraksi tersebut juga menilai pembangunan infrastruktur layanan pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas seiring pertumbuhan industrialisasi di Kabupaten Gresik.
Menurut Fraksi PKB, perkembangan industri yang terus meningkat belum sepenuhnya diimbangi dengan percepatan layanan pendidikan maupun penanganan dampak sektor industri terhadap layanan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Noto Utomo, menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat selama Tahun Anggaran 2025.
Fraksi PDI Perjuangan menilai capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah.
Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan meminta seluruh organisasi perangkat daerah terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, kualitas perencanaan, serta ketepatan pelaksanaan program agar anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Gresik melalui program prioritas Nawa Karsa yang menjadi arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Gresik.
Fraksi tersebut berharap setiap program yang telah direncanakan dapat diterjemahkan secara nyata ke dalam kinerja perangkat daerah sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
