Daerah

Rapat Paripurna XXXVII DPRD Sumsel Menagih Akuntabilitas Dan Efisiensi Dalam Laporan APBD 2025

×

Rapat Paripurna XXXVII DPRD Sumsel Menagih Akuntabilitas Dan Efisiensi Dalam Laporan APBD 2025

Sebarkan artikel ini
Sinergi Eksekutif-Legislatif: Sekda Sumsel Hadiri Paripurna DPRD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025 ( foto/Sekilasmedia.Com)

Palembang,Sekilasmedia.com-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, M.H., menghadiri Rapat Paripurna ke-37 (XXXVII) DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Jumat (26/6/2026). Agenda utama sidang kali ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, ini menjadi momen penting bagi legislatif untuk menyampaikan masukan, catatan, serta evaluasi terhadap kinerja eksekutif sepanjang tahun anggaran sebelumnya. Kehadiran Sekda Edward Candra, yang mewakili Gubernur Herman Deru, didampingi oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

BACA JUGA :  PWI Gresik Salurkan Daging Qurban kepada Tukang Gali Kubur

Apresiasi dan Catatan Kritis

Dalam sesi penyampaian pandangan umum, sebagian besar fraksi memberikan apresiasi positif atas pelaksanaan APBD 2025. Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Ardi Fitriansyah, menilai bahwa berbagai program pemerintah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumsel. Hal serupa disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, PKB, PKS, dan PAN yang secara prinsip menerima laporan pertanggungjawaban tersebut sebagai wujud amanah rakyat yang dijalankan dengan baik di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, M. Hasan Haikal, juga menyatakan bahwa pelaksanaan APBD 2025 telah berjalan sesuai perencanaan. Namun, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak maksimal.

Di sisi lain, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Richa Novliyanti, meski mengakui kinerja umum yang baik, menyoroti beberapa catatan kritis. Salah satu poin utama yang diangkat adalah masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Fraksi Gerindra mendesak adanya evaluasi mendalam agar efisiensi penyerapan anggaran dapat ditingkatkan di masa mendatang.

BACA JUGA :  Siswahyu Kurniawan Dkk Temani Mualaf Pelukis Dari Australia, Rencana Juga Sowan KH Mas Sulthon

Menuju Jawaban Gubernur

“Selain memberikan apresiasi, seluruh fraksi sepakat untuk memberikan masukan konstruktif demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara di tahun-tahun berikutnya. Masukan-masukan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sumsel dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran.

Menanggapi dinamika tersebut, Rapat Paripurna akhirnya diskesor hingga Senin mendatang. Pada sesi lanjutan, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dijadwalkan untuk menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD Sumsel. Langkah ini merupakan bagian integral dari proses checks and balances antara eksekutif dan legislatif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan yang lebih baik.