Surabaya, Sekilasmedia.com-Pada peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79, 12 Juli, tokoh gerakan koperasi nasional, Dr. Sri Untari Bisowarno mengingatkan agar pembangunan koperasi di Indonesia tidak hanya fokus mengejar jumlah semata.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah gencarnya pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Berdasarkan catatan pemerintah, lebih dari 80 ribu KDKMP sudah berbadan hukum, dan ribuan lainnya kini mulai masuk tahap operasional. Program ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat ekonomi desa dan menjaga ketahanan pangan nasional.
Namun menurut Mantan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) itu, jumlah koperasi yang banyak belum tentu menjamin terciptanya gerakan koperasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Persoalan mendasar koperasi hari ini bukan soal jumlah, tetapi bagaimana koperasi itu lahir. Apakah lahir dari kebutuhan anggotanya atau hanya karena program,” ungkap Untari.
Perempuan yang juga menjabat Ketua Komisi E DPRD Jatim ini menegaskan, sejak awal hakikat koperasi dibangun di atas filosofi self help through mutual help, yaitu menolong diri sendiri melalui kerja sama. Filosofi itu dijalankan dengan prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.
“Itu yang menjadi fondasi utama. Orang-orang berkumpul karena memiliki kebutuhan yang sama, kemudian mendirikan perusahaan yang mereka miliki, kelola, dan awasi bersama,” katanya.
Karena bertumbuh dari kebutuhan bersama, Untari menilai koperasi memiliki daya tahan yang lebih kuat. Ia mencontohkan Kospin Jasa, Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, hingga Koperasi Setia Budi Wanita (SBW).
“Koperasi-koperasi itu tumbuh karena memang dibutuhkan anggotanya. Bukan dibentuk karena ada target program pemerintah,” ujarnya.
Sebaliknya, koperasi yang lahir dari program pemerintah dinilai memiliki tantangan besar. Untari menyebut pola ini terus berulang sejak era reformasi. Setiap kali terjadi pergantian pemerintahan, selalu muncul program pembentukan koperasi baru sesuai visi kepala daerah maupun presiden.
“Akar persoalannya, koperasi itu lahir bukan karena kebutuhan komunitas, tetapi karena kebutuhan pemerintah menjalankan program,” katanya.
Sebagai Ketua Koperasi Setia Budi Wanita, ia menyebut setidaknya ada lima persoalan yang membuat koperasi berbasis program rentan tidak berkembang. Pertama, tidak lahir dari kebutuhan nyata masyarakat. Kedua, lemahnya ikatan sosial antaranggota. Ketiga, semangat gotong royong bergeser menjadi sekadar menjalankan administrasi program. Keempat, bergantung pada siklus politik. Kelima, minimnya keberlanjutan pendidikan dan penguatan kapasitas pengurus.
“Padahal koperasi tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Yang dibutuhkan adalah keberlanjutan. Pendidikan anggota, penguatan manajemen, dan pendampingan harus terus dilakukan,” ujarnya.
Mengenai KDKMP, Untari menilai gagasan menjadikan koperasi sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional adalah langkah besar yang layak diapresiasi. Bahkan rencana menjadikan koperasi sebagai penyalur barang-barang subsidi pemerintah dinilainya sebagai kebijakan yang tepat sasaran.
“Ini konsep besar. Membangun ekonomi Indonesia dengan menjadikan koperasi sebagai mainstream adalah revolusi pemikiran. Niatnya sangat baik,” katanya.
Namun ia menilai pelaksanaan di lapangan masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Menurutnya, pembentukan KDKMP dilakukan terlalu cepat, melibatkan lembaga yang belum berpengalaman membina koperasi, menggunakan anggaran besar, tetapi belum optimal menggandeng organisasi gerakan koperasi seperti Dekopin.
“Ide sebesar apa pun, tanpa cara yang tepat untuk melaksanakannya, akan menjadi sia-sia,” tegasnya.
Untari menilai proses pembentukan yang hanya memakan waktu sekitar dua bulan membuat banyak pengurus direkrut tanpa latar belakang perkoperasian dan tanpa pelatihan memadai. Di beberapa daerah, katanya, koperasi yang sudah diresmikan bahkan hanya beroperasi pada hari pertama. Hingga saat ini, banyak pula yang belum berhasil menambah anggota sehingga keanggotaannya masih terbatas pada pengurus dan pengawas.
“Saya masih memiliki pesimisme kalau persoalan-persoalan mendasar itu tidak diselesaikan. Sehebat apa pun programnya, koperasi akan sulit tumbuh dengan baik jika tidak berangkat dari kebutuhan anggotanya sendiri,” katanya.
Untari menegaskan, keberhasilan koperasi tidak diukur dari banyaknya koperasi yang dibentuk, melainkan dari kemampuannya untuk hidup, memberikan manfaat ekonomi bagi anggota, dan bertahan lintas generasi.
“Kalau anggota merasa memiliki, koperasi akan dijaga oleh anggotanya sendiri. Di situlah koperasi sejati lahir,” pungkasnya. ( adv)
