Malang, sekilasmedia.com – DPRD Kota Malang menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelaksanaan program pemerintah pusat melalui dukungan kebijakan di tingkat daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci agar berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, usai mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Jumat (14/8/2026).
Amithya, yang akrab disapa Mia, mengatakan sejumlah program dan kebijakan yang dipaparkan Presiden menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, termasuk DPRD Kota Malang. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dan mendukung implementasi program tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
“Banyak yang tadi beliau sampaikan, beberapa laporan program dan kebijakan yang sudah terlaksana. Kami berharap itu bisa kita fasilitasi di pemerintah daerah, artinya mendukung secara struktural sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujar Mia.
Ia menilai, penguatan sinergi pusat dan daerah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di daerah.
Selama enam bulan pertama masa kerja DPRD Kota Malang, kata Mia, berbagai persoalan masih menjadi perhatian utama masyarakat. Isu-isu tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga perekonomian.
Berbagai persoalan itu akan menjadi bagian dari evaluasi bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap bisa menyelesaikan hal-hal tersebut selama beberapa waktu masa jabatan kami, kemudian bisa menjadikan Kota Malang lebih baik dan masyarakat merasakan dampaknya,” katanya.
Mia juga menekankan pentingnya DPRD bersama pemerintah daerah turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi riil masyarakat. Menurutnya, penyerapan aspirasi tidak cukup hanya dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak), tetapi juga melalui kegiatan reses dan pertemuan langsung dengan warga.
Dengan turun ke masyarakat, DPRD dapat memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.
“Memang betul seperti yang dikatakan Pak Presiden bahwa kita harus turun ke bawah, supaya bisa merasakan apa sebetulnya permasalahan utama yang terjadi di masyarakat. Apakah kebijakan kita sudah sesuai pelaksanaannya dan tepat sasaran,” jelasnya.
Menurut Mia, keterhubungan antara kebijakan dan kondisi riil masyarakat menjadi salah satu faktor penting agar program pemerintah tidak berhenti pada tahap perencanaan semata, melainkan mampu memberikan dampak yang nyata dan langsung dirasakan oleh warga Kota Malang.
Penulis : S Basuki
