Palembang,Sekilasmedia.com-Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Sumatera Selatan resmi melantik dan mengukuhkan kepengurusan baru untuk periode 2026–2029, sekaligus menggelar Focus Group Discussion (FGD) strategis di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, pada Rabu (30/9/2026).
Acara ini menandai komitmen baru organisasi profesi tersebut dalam mendorong transformasi sistem transportasi daerah yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Tema utama yang diangkat adalah implementasi Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai fondasi percepatan transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik (EV).
Ketua Panitia Pelaksana, Ir. Rhaptyalyani, ST., M.Eng., Ph.D., IPM, ASEAN Eng., menekankan bahwa pembangunan transportasi di Sumatera Selatan tidak dapat lagi dilakukan secara parsial. Ia menyebut kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menjawab kompleksitas mobilitas masyarakat.
“Pembangunan transportasi membutuhkan keterhubungan antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, operator, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap forum ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret untuk ditindaklanjuti,” ujar Rhaptyalyani.
FGD tersebut dihadiri oleh berbagai elemen strategis, termasuk perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah kabupaten/kota, Dinas Perhubungan, akademisi, praktisi, BUMN/BUMD, serta asosiasi transportasi.
LLAJ Sebagai Acuan Utama.
Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Deva Octavianus Coriza, menyambut baik pengukuhan pengurus MTI Sumsel yang baru. Ia menilai MTI dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyediakan masukan berbasis kajian teknis dan akademis.
Rencana Induk LLAJ memiliki posisi vital sebagai acuan bersama. Menurutnya, jaringan jalan, angkutan umum, terminal, simpul transportasi, hingga fasilitas pejalan kaki harus dirancang dalam satu sistem yang saling terhubung, bukan berdiri sendiri-sendiri.
“Perencanaan jaringan transportasi harus mampu mengantisipasi perkembangan wilayah dan perubahan pola mobilitas masyarakat. Karakteristik Sumsel yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan dengan mobilitas tinggi hingga kawasan industri dan antarkabupaten, membutuhkan konektivitas yang kuat,” jelasnya.
Ekosistem Kendaraan Listrik Jadi Fokus.
Selain penguatan transportasi massal, isu transisi energi juga menjadi sorotan utama. Deva menegaskan bahwa elektrifikasi transportasi memerlukan persiapan ekosistem yang komprehensif, bukan sekadar pergantian unit kendaraan.
“Transisi dari kendaraan berbasis fosil menuju kendaraan listrik tidak bisa hanya dengan mengganti kendaraan. Kita membutuhkan kesiapan infrastruktur, jaringan pengisian daya (*charging station*), regulasi, skema pembiayaan, pengelolaan limbah baterai, serta manajemen energi,” tegas Deva.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuka ruang dialog luas untuk memperkuat kebijakan transportasi yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Target utamanya adalah menekan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dengan menyediakan opsi transportasi umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi.
“Dengan dilantiknya kepengurusan MTI Sumsel periode 2026–2029, diharapkan agenda integrasi antarmoda dan percepatan adopsi kendaraan listrik dapat berjalan sinergis antara pihak swasta, akademisi, dan pemerintah daerah.
