Surabaya, Sekilasmedia.com-Postur awal APBD Jawa Timur 2027 sudah terlihat. Pendapatan dipatok Rp26,41 triliun, tapi belanja butuh Rp27,42 triliun. Alhasil, Pemprov harus menutup lubang defisit sebesar Rp1,02 triliun.
Di tengah tekanan itu, Pemprov memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD sebesar Rp17,7 triliun. Angka ini langsung disorot DPRD.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Hidayat, meminta Pemprov berpikir di luar kotak. Jangan sampai menambal defisit dengan menaikkan pajak rakyat.
“Di tengah-tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, maka jangan sampai pilihan pajak sebagai sumber pendapatan malah membebani masyarakat,” tegas politikus Gerindra itu, Minggu (13/9/2026).
Menurut Hidayat, kalau target PAD Rp17,7 triliun itu serius, maka harus jelas “dari mana duitnya”. Bukan sekadar menaikkan tarif pajak.
“Kita masih punya aset daerah dan BUMD yang seharusnya bisa dioptimalkan,” katanya.
Ia menekankan ada 3 hal yang wajib diuji saat pembahasan RAPBD nanti yakni
Pertama, aset mana yang selama ini “tidur” dan bisa disewakan atau dikerjasamakan.
“Jangan sampai Pemprov memiliki aset bernilai besar, tetapi setiap tahun hanya tercatat sebagai aset dan tidak memberikan nilai tambah terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.
Kedua, perusahaan milik daerah mana yang bisa menyetor dividen lebih besar.
“BUMD harus kita lihat satu per satu. Mana yang sehat, mana yang memiliki prospek bisnis besar dan mana yang dividennya masih bisa ditingkatkan. Kalau pemerintah sudah menanamkan modal, tentu masyarakat juga berhak mendapatkan manfaat melalui kontribusi BUMD terhadap PAD,” katanya.
Ketiga, seberapa masuk akal target Rp17,7 triliun dibanding realisasi 2026.
Soal belanja, PR-nya tidak kalah berat. Pemprov harus memenuhi mandatory spending untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemiskinan, hingga program strategis.
Pengalaman 2026 jadi alarm. Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan hanya naik tipis dari Rp26,31 triliun ke Rp26,49 triliun. Tapi belanja malah melonjak dari Rp27,23 triliun ke Rp29,87 triliun.
Akibatnya defisit bengkak dari Rp916,73 miliar menjadi Rp3,37 triliun.
“Jangan sampai belanjanya terus ekspansif, tetapi kemampuan meningkatkan pendapatannya berjalan biasa-biasa saja. APBD harus sehat,” pintanya.
Hidayat juga mengingatkan agar target PAD tidak terlalu konservatif, tapi juga jangan “ngawur” tinggi.
“Harus ada roadmap: aset mana yang menghasilkan, BUMD mana yang meningkatkan dividen, dan potensi pendapatan apa yang bisa dikejar tanpa menambah beban masyarakat,” pungkasnya. (adv)
