Jember,Sekilasmedia.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus berupaya mencari jalan tengah yang adil untuk mengatasi polemik penataan Pasar Tanjung.
Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui Rapat Konsolidasi Penataan Pasar Tanjung yang digelar secara terbuka di Aula Dinas Pendidikan Jember pada Jumat (2/10/2026).
Rapat terbuka ini menghadirkan pula jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kemudian hadir pula perwakilan kelompok pedagang, mahasiswa GMNI, Laskar Jahanam, Madas (Masyarakat Pedagang Sayur), Madas Sedarah, hingga perwakilan warga sekitar Pasar Tanjung.
Menanggapi dinamika dalam rapat konsolidasi tersebut, Bupati Jember, Muhammad Fawait (Gus Fawait), memaparkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan dua skenario kebijakan strategis yang komprehensif.
“Bisa saya sampaikan ada kebijakan jangka pendek-menengah dan jangka panjang,” ungkap Gus Fawait usai memimpin rapat.
Untuk rencana jangka panjang, Pemkab Jember berambisi melakukan revitalisasi atau perombakan fisik gedung pasar agar kapasitas lapaknya mampu menampung seluruh pedagang.
Gus Fawait berharap pembangunan fasilitas baru ini nantinya bisa memastikan seluruh pedagang dapat berjualan dengan layak di dalam area pasar tanpa ada yang tercecer.
“Kemudian jangka pendeknya adalah pengaturan, termasuk bagaimana rekayasa lalu lintas dan pengaturan jualan antara yang di dalam, yang di bawah, dan yang di sementara ini masih di jalan,” paparnya.
Guna memuluskan rencana tersebut, bupati memastikan Pemkab Jember membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang melibatkan lintas sektoral.
“Tentu kami akan bikin Satgas yang melibatkan semua masyarakat dan juga jajaran Forkopimda, mulai dari Kejaksaan, Dandim, Kapolres, dan OPD-OPD Kabupaten Jember,” tegasnya.
Gus Fawait menyadari bahwa kebijakan apa pun yang diambil mustahil bisa memuaskan semua pihak secara bersamaan.
Namun, kehadiran Satgas ini menjadi ikhtiar nyata untuk merangkai seluruh usulan para pedagang dan warga yang masuk.
Lebih lanjut, ia kembali meyakinkan publik bahwa kebijakan penataan jam operasional dan lapak ini sama sekali tidak berniat menyulitkan masyarakat kecil dalam mengais rezeki.
“Tidak ada niat pemerintah untuk membuat pihak-pihak, apalagi *wong cilik*, terganggu mencari rezekinya, nggak mungkin ada niatan begitu,” tandasnya.
Sebaliknya, Gus Fawait menekankan bahwa penataan ini murni didasari semangat kepedulian untuk mencegah terjadinya konflik dan gesekan antar sesama pedagang kecil yang tengah berebut pundi-pundi rupiah di kawasan tersebut.
