Surabaya, Sekilasmedia.com-Penanggulangan kemiskinan di wilayah pedesaan Kabupaten Tuban memerlukan strategi komprehensif dan kolaboratif.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Ony Setiwan menyampaikan aolusi utama yang mendesak diterapkan mencakup tiga pilar utama, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berbasis pemberdayaan ekonomi lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Ketua DPC PDIP Tuban ini menjelaskan bahwa langkah konkret pertama yang harus dikawal adalah menjaga daya beli masyarakat prasejahtera melalui program perlindungan sosial yang tepat sasaran.
”Pengurangan beban pengeluaran warga desa dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, hingga BLT Dana Desa. Selain itu, akses layanan dasar seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), optimalisasi Posyandu untuk pencegahan stunting, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) wajib dijamin oleh pemerintah,” jelasnya
Ia menambahkan, intervensi di sektor ekonomi lokal juga harus digenjot, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan UMKM melalui pendampingan digital serta kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Penyerapan tenaga kerja lokal melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) juga dinilai penting agar warga miskin mendapatkan penghasilan langsung dari proyek desa.
Ony juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen atau aktor utama di desa,mulai dari pemerintah daerah, kelembagaan desa, sektor swasta melalui CSR, hingga peran aktif masyarakat itu sendiri.
Ony menegaskan bahwa struktur partai siap hadir langsung di tengah masyarakat untuk mengawal dan mendampingi proses pemberdayaan tersebut secara berkesinambungan.
”Dalam kaitan tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban selain menugaskan para anggota fraksi untuk memperjuangkan kepentingan wong cilik,” tegasnya.
“PDI Perjuangan Kabupaten Tuban juga menugaskan pengurus partainya untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat desa guna meningkatkan kesadaran sosial, memperkuat solidaritas, dan menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah,” lanjutnya.
Menurut Ony, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi tani harus dioptimalkan sebagai motor penggerak ekonomi warga.
“Pembangunan infrastruktur penghubung, seperti akses jalan desa, penerangan, hingga jaringan internet, juga perlu dipercepat untuk melancarkan distribusi hasil bumi dan membuka peluang pasar baru bagi potensi desa di Tuban,” pungkasnya. (adv)
