Probolinggo,Sekilasmedia.com-Pemerintah Kota Probolinggo mulai memetakan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk *“Bedah Evaluasi LKPD TA 2025 dan Strategi Mitigasi LKPD TA 2026 Menuju Satu Dekade WTP Kota Probolinggo”* yang digelar di Bale Hinggil Kota Probolinggo, Rabu (7/10/2026).
Forum tersebut dibuka Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin. Hadir pula Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan, para asisten, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Probolinggo.
Kepala BPPKAD Kota Probolinggo Pujo Agung Satrio menjelaskan, FGD tidak sekadar menjadi ruang evaluasi laporan keuangan tahun sebelumnya. Pertemuan itu juga diarahkan untuk mengantisipasi berbagai potensi persoalan yang dapat muncul dalam proses penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2026.
“Melalui kegiatan ini kita melakukan koordinasi, evaluasi, dan pembahasan bersama untuk mengidentifikasi hasil evaluasi dan temuan atas penyusunan serta penyajian LKPD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dirumuskan langkah-langkah strategis dan upaya mitigasi terhadap potensi permasalahan dalam penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2026,” kata Pujo.
Menurut dia, kualitas laporan keuangan daerah sangat bergantung pada konsistensi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan proses pengelolaan anggaran. Karena itu, BPPKAD bersama Inspektorat dan perangkat daerah perlu membangun koordinasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan.
Selain membedah hasil evaluasi LKPD 2025, forum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman aparatur mengenai standar akuntansi pemerintahan, kebijakan akuntansi, mekanisme pengelolaan keuangan daerah, hingga kepatuhan terhadap regulasi.
Pujo menambahkan, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga capaian opini WTP secara berkelanjutan.
“Yang tidak kalah penting adalah mendukung upaya mempertahankan opini WTP atas LKPD Kota Probolinggo secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menuju satu dekade WTP Kota Probolinggo,” ujarnya.
FGD diikuti sekitar 60 peserta. Mereka berasal dari unsur Pengguna Anggaran dan staf penyusun laporan keuangan perangkat daerah. Selain itu, turut dilibatkan Direktur dan staf penyusun laporan keuangan Perumda Air Minum Bayuangga serta Perseroda Bahari Tanjung Tembaga.
Untuk memperkuat pembahasan, Pemkot Probolinggo menghadirkan narasumber dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yakni Nurlaila selaku Pemeriksa Ahli Madya.
Sementara itu, dari Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota BPKAD Provinsi Jawa Timur hadir Rachmat Dwi Akbari, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, serta Rizky Yudhistira, Penata Layanan Operasional.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menekankan bahwa mempertahankan kualitas laporan keuangan bukan hanya tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah. Seluruh perangkat daerah menurutnya harus memiliki komitmen yang sama.
“Kesempatan ini harus dikuatkan. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang menjadi tugas bersama,” kata Aminuddin.
Di sisi lain, penguatan tata kelola keuangan tersebut juga berjalan beriringan dengan agenda transformasi digital yang tengah dilakukan Pemkot Probolinggo.
Aminuddin menyebut pemerintah kota sedang membangun sistem yang semakin terintegrasi antarperangkat daerah. Digitalisasi diharapkan dapat membuat pengelolaan pemerintahan lebih terhubung sekaligus mendukung optimalisasi potensi daerah.
“Bulan-bulan ini kita sedang sibuk-sibuknya dalam rangka transformasi digital. Kita meningkatkan potensi dari kota agar banyak pemasukan yang didapat. Manajemen fiskal kita terapkan di sini, kita koneksikan antar-PD, menghubungkan semua PD dalam satu dashboard,” jelasnya.
Menurut Aminuddin, penguatan sistem digital juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas tata kelola. Setiap perangkat daerah diminta mampu mengenali titik-titik yang membutuhkan perhatian agar tidak menjadi persoalan ketika proses pemeriksaan laporan keuangan berlangsung.
Hal tersebut juga berkaitan dengan target Pemkot Probolinggo mempertahankan WTP hingga satu dekade. Bersamaan dengan itu, Bapperida Kota Probolinggo tengah menyiapkan grand design pembangunan hingga 2045.
“Simpul-simpul mana yang perlu perhatian, rencana mana yang 10 tahun WTP ini bisa terwujud. Sebagai pemeriksa keuangan kami, kami menggalakkan kekuatan agar laporan keuangan daerah 2026 ini bisa jadi WTP,” tegas Aminuddin.
Ia pun meminta seluruh peserta tidak menyia-nyiakan kesempatan berdiskusi langsung dengan para ahli yang hadir. Persoalan teknis dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan dapat dibahas secara terbuka sehingga masing-masing perangkat daerah memiliki pemahaman yang lebih baik.
“Kami dibimbing ya, Bu, sehingga ilmu kami bertambah. Kami semangat dengan Kota Probolinggo naik kelas. Kalau bertanya ke ahlinya, insyaallah urusan bisa selesai,” ujarnya.
Tak hanya evaluasi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum pemberian penghargaan kepada perangkat daerah yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah aspek, yakni ketepatan waktu, aktualitas, dan akuntabilitas pelaporan.
Inspektorat Kota Probolinggo menempati peringkat pertama. Posisi kedua diraih Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sedangkan peringkat ketiga diberikan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar).
Penghargaan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai bentuk apresiasi. Pemkot Probolinggo ingin capaian itu menjadi pemacu bagi perangkat daerah lainnya untuk membenahi kualitas administrasi dan pelaporan keuangan.
Dengan evaluasi secara berkala, penguatan kapasitas aparatur, serta integrasi sistem pengelolaan pemerintahan, Pemkot Probolinggo menargetkan kualitas LKPD Tahun Anggaran 2026 semakin baik dan mampu menopang ambisi mempertahankan predikat WTP hingga satu dekade.
