MOJOKERTO, Sekilasmedia.com – Pemerintah Kota Mojokerto bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memusnahkan sebanyak 8.651.080 batang rokok ilegal dalam kegiatan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan barang kena cukai ilegal di halaman Balai Kota Mojokerto, Kamis (12/11/2026).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau yang akrab disapa Ning Ita mengajak masyarakat ikut memutus mata rantai peredaran rokok ilegal. Caranya, dengan tidak membeli, menjual, memproduksi, maupun mendistribusikan produk yang melanggar ketentuan cukai tersebut.
Jutaan batang rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai Sidoarjo sepanjang Juli 2026 di wilayah pengawasannya, mencakup Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto.
Dari total barang tersebut, nilai ekonominya diperkirakan mencapai Rp12,84 miliar. Sementara potensi kerugian negara akibat pelanggaran cukai itu mencapai Rp8,37 miliar.
Pemusnahan diawali secara simbolis di halaman Balai Kota Mojokerto. Selanjutnya, seluruh barang hasil penindakan dibawa ke PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA), Kabupaten Mojokerto, untuk dimusnahkan hingga tuntas.
Dalam kesempatan itu, Ning Ita menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, serta seluruh instansi yang terlibat dalam pemberantasan rokok ilegal.
Menurutnya, penanganan peredaran barang kena cukai ilegal harus dilakukan secara berkelanjutan. Tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga perlu diimbangi edukasi agar masyarakat memahami aturan dan konsekuensi dari peredaran produk ilegal.
Ia menilai keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan di lapangan.
Ning Ita juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu melindungi penerimaan negara sekaligus menjaga persaingan usaha agar tetap sehat dan adil.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Arik Haryono, menyebut pemusnahan tersebut sebagai bentuk keseriusan negara dalam menegakkan hukum dan mengamankan penerimaan negara.
Ia menjelaskan, barang hasil penindakan yang telah berstatus sebagai barang dikuasai negara harus ditangani sesuai mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara. Proses tersebut harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel agar barang ilegal tidak kembali beredar.
Arik berharap pemusnahan ini mampu memberikan efek jera kepada para pelanggar. Selain itu, langkah tersebut diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan cukai.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Rusman Hadi, mengungkapkan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan serius dalam pengawasan cukai.
Berdasarkan survei Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2025, persentase rokok ilegal yang beredar diperkirakan berada di kisaran 13 hingga 14 persen.
Rusman menjelaskan, harga yang lebih murah dengan cita rasa yang dinilai hampir menyerupai rokok legal menjadi salah satu faktor yang membuat produk ilegal tersebut tetap diminati masyarakat.
Padahal, peredarannya tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berdampak terhadap penerimaan negara. Berkurangnya penerimaan cukai rokok turut berpengaruh terhadap alokasi dana bagi hasil yang diterima daerah.
Bea Cukai Jawa Timur I, lanjut Rusman, terus meningkatkan upaya pengawasan dan penindakan. Namun, pemberantasan rokok ilegal membutuhkan dukungan berbagai pihak karena tantangan yang dihadapi ke depan semakin kompleks.
Melalui pemusnahan jutaan batang rokok ilegal ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan cukai semakin meningkat. Dengan demikian, penerimaan negara dapat terlindungi, masyarakat terhindar dari peredaran produk ilegal, dan pelaku usaha yang taat aturan memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya.
