Daerah

Dari Palembang Untuk Indonesia Sumsel Kembali Pimpin Gerakan Keterbukaan Informasi Nasional

×

Dari Palembang Untuk Indonesia Sumsel Kembali Pimpin Gerakan Keterbukaan Informasi Nasional

Sebarkan artikel ini
Menuju Indonesia Emas 2045, Sumsel Jadikan Keterbukaan Informasi sebagai Hak Konstitusional, Bukan Sekadar Formalitas (Foto/Humas prov sumsel )

Palembang,Sekilasmedia.com-Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali mencatatkan diri dalam sejarah nasional sebagai pusat perhatian isu keterbukaan informasi. Setelah terakhir menjadi tuan rumah pada 2016, Sumsel dipercaya kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia pada Rabu (18/11/2026).

Acara bergengsi yang berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Palembang ini mengusung tema strategis “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045”

Pembukaan resmi dilakukan oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, serta jajaran pejabat tinggi daerah seperti Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur RSUD Siti Fatimah, Direktur RS Ernaidi Bahar, Koordinator TGUPP, hingga perwakilan Komisi Informasi Pusat dan Daerah.

Peringatan Tegas Bagi Badan Publik.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak konstitusional masyarakat yang wajib dilindungi. Ia meminta seluruh badan publik di lingkungan Pemprov Sumsel untuk bersikap lugas dan transparan.

BACA JUGA :  PJ Wali Kota Kediri Zanariah Launching Program Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan 2024

“Keterbukaan informasi itu pintunya banyak, namun masih banyak masyarakat yang belum tahu lewat mana mengaksesnya. Di sinilah peran Komisi Informasi (KI) menjembatani apa yang ingin diketahui publik. Saya tegaskan bagi jajaran Pemprov, ada hak masyarakat untuk menerima informasi. Jangan coba-coba menutupi informasi karena semuanya sudah diatur dalam undang-undang,” tegas Herman Deru dengan nada tegas.

Indikator Baru Minim Sengketa, Maksim Layanan Proaktif.

Gubernur Herman Deru juga meluruskan paradigma mengenai indikator keberhasilan tata kelola informasi. Menurutnya, kesuksesan tidak lagi diukur dari banyaknya sengketa informasi yang dimenangkan pemerintah di pengadilan. Sebaliknya, keberhasilan sejati terletak pada semakin minimnya tuntutan atau gugatan informasi karena pemerintah telah menyajikannya secara proaktif, akurat, dan mudah diakses.

Untuk mencapai target tersebut, Herman Deru mendorong penguatan fungsi kehumasan dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ia menginstruksikan agar dukungan anggaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor ini ditingkatkan secara signifikan.

Transformasi Humas di Era Digital.

Menyoroti konteks perkembangan zaman, Herman Deru menekankan pentingnya adaptasi terhadap transformasi digital. Ia menginginkan humas pemerintah tidak lagi kaku, melainkan berfungsi sebagai “corong” (speaker) yang aktif, menarik, dan relevan.

BACA JUGA :  MMPJ Malang Raya Gelar Long March: Seruan Jaga Demokrasi dan Dukung Stabilitas Nasional

“Di era transformasi digital yang serba canggih saat ini, penyampaian informasi harus dibalut dengan baik. Kehumasan harus menjadi speaker daerah agar capaian dan program pemerintah dapat diterima masyarakat dengan menarik dan utuh,” ujarnya.

Strategi komunikasi yang efektif ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik (public trust) yang merupakan fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan transparansi yang terjaga, akuntabilitas publik akan terbentuk secara alami, menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih dan efisien.

Kehadiran Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, menjadi sinyal kuat adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal narasi positif pembangunan melalui keterbukaan data.

“Rakornas ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi seluruh Komisi Informasi di Indonesia untuk lebih agresif dalam mengedukasi masyarakat dan mengawasi badan publik, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tutup Syahganda.