Palembang,Sekilasmedia.com-Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang (FPR) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, pada Senin (16/11/2026), diwarnai polemik terkait pembatasan akses terhadap awak media.
Sikap panitia yang dinilai terlalu restriktif mulai dari penguncian pintu hingga penutupan gorden rapat secara total—menimbulkan tanda tanya besar mengenai komitmen transparansi pemerintah daerah dalam isu strategis penataan ruang.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, seharusnya menjadi momentum penting bagi publik untuk memahami arah kebijakan tata ruang provinsi. Namun, pasca sesi pembukaan, suasana berubah drastis. Saat Gubernur meninggalkan lokasi, sejumlah wartawan yang berniat meliput kelanjutan agenda dan meminta keterangan kepada Ketua Panitia justru dihadang oleh pengamanan ketat.
Berdasarkan pantauan di lokasi, petugas keamanan hotel atas arahan panitia menutup seluruh gorden Ballroom Sriwijaya tanpa menyisakan celah pandang.
Lebih jauh lagi, pintu ruangan dikunci rapat, membuat aktivitas di dalam ruangan sama sekali tidak terlihat dari luar. Tindakan ini dianggap berlebihan dan tidak proporsional, terutama mengingat bahwa pers memiliki hak konstitusional untuk mencari dan memperoleh informasi publik sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Ketegangan semakin memuncak setelah kegiatan berakhir. Para jurnalis yang telah menunggu berjam-jam demi menjalankan fungsi kontrol sosial ternyata tidak dapat menemui Ketua Panitia, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumsel.
Berdasarkan informasi dari peserta dan staf, pejabat tersebut dikabarkan telah pulang ke rumah meski masih dalam jam kerja, tanpa memberikan klarifikasi atau hasil rapat kepada media.
Padahal, pembahasan FPR menyangkut hajat hidup masyarakat dan sinkronisasi pembangunan daerah. Prinsip keterbukaan informasi publik, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, mewajibkan badan publik untuk menyediakan akses informasi, kecuali untuk jenis informasi tertentu yang dikecualikan oleh undang-undang. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi mengapa peliputan dibatasi secara fisik sedemikian rupa.
Upaya konfirmasi kepada pihak Dinas PUPR Provinsi Sumsel hingga saat ini belum membuahkan hasil. Pejabat terkait dilaporkan sedang menjalani koordinasi dengan pihak Kejaksaan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi penyelenggara maupun Dinas PUPR Sumsel untuk menjelaskan alasan pembatasan akses, penutupan gorden, serta substansi hasil rapat tersebut.
“Publik kini menunggu kejelasan: Apakah pembatasan ini merupakan instruksi khusus? Atau bentuk ketidaksiapan instansi dalam menghadapi pengawasan media? Transparansi pemerintahan tidak boleh berhenti pada seremoni pembukaan, melainkan harus tercermin dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingan umum.






