Blitar,Sekilasmedia.com-Ketepatan data kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu persoalan yang mengemuka dalam agenda reses Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Jairi Irawan, di Kota Blitar, Jumat (20/11/2026) malam.
Dalam kegiatan Reses Serap Aspirasi Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Timur Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 daerah pemilihan VII tersebut, Jairi menerima sejumlah keluhan warga terkait klasifikasi desil yang dinilai belum sesuai dengan kondisi ekonomi di lapangan.
Ketidaksesuaian itu menjadi persoalan serius karena data desil turut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi.
Jairi mencontohkan, masih terdapat masyarakat yang secara kondisi ekonomi seharusnya berada pada desil 2 atau 3, tetapi dalam sistem pendataan justru tercatat pada desil 6 atau 7.
“Dalam reses kali ini banyak masyarakat yang masih mengeluhkan terkait desil, banyak yang belum sesuai dengan fakta di lapangan,” ungkap Jairi.
Ia meminta warga yang merasa klasifikasi kesejahteraannya tidak sesuai segera menyampaikan laporan melalui kelurahan. Pasalnya, proses pembaruan data masih dapat dilakukan hingga 30 November mendatang.
“Yang seharusnya desil 2-3 masih tercatat di desil 6-7. Saya menghimbau untuk segera melaporkan ke kelurahan, karena kita masih punya waktu hingga 30 November nanti,” tegasnya.
Menurut Jairi, pembenahan data bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut ketepatan sasaran kebijakan pemerintah. Data tersebut menjadi pijakan pemerintah pusat dalam menentukan siapa yang berhak memperoleh program tertentu.
“Kenapa harus pendataan terkait desil ini, karena ini data dasar untuk pemerintah pusat dalam memberikan program-programnya. Seperti program PKH harusnya masyarakat yang tercakup di desil 1-4, lalu BPJS kesehatan di desil 1-5,” jelasnya.
Sedangkan masyarakat yang masuk kelompok desil 5-6, lanjut Jairi, diharapkan mendapatkan akses terhadap program pemberdayaan, baik di bidang sosial maupun ekonomi, termasuk dukungan permodalan.
“Di desil 5-6 harus masuk di program pemberdayaan baik sosial, ekonomi, dan sebagainya seperti bantuan permodalan,” imbuhnya.
Di luar persoalan pendataan sosial, aspirasi warga juga menyentuh kebutuhan pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan yang belum mampu terakomodasi melalui anggaran desa maupun kelurahan.
Keterbatasan pembiayaan di tingkat lokal menjadi salah satu alasan warga berharap adanya dukungan program dari pemerintah provinsi. Jairi menyebut, aspirasi tersebut akan menjadi bahan untuk mendorong sinergi antara DPRD Jawa Timur dan Pemerintah Kota Blitar.
“Banyak usulan dari masyarakat dalam reses kali ini, seperti usulan jalan yang mana banyak tidak ter-cover dari dana kelurahan atau desa,” katanya.
Ia menilai kolaborasi lintas pemerintahan diperlukan agar program pembangunan dapat saling melengkapi dan tidak berhenti akibat keterbatasan anggaran di tingkat daerah.
“Makanya nanti kami ingin ada kolaborasi dengan pemerintah Kota Blitar, sehingga nanti program kami di DPRD Provinsi dapat menyalurkan program keuangan kota atau kabupaten,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Blitar, Mohamad Hardita Magdi dari Fraksi Golkar, turut mengingatkan pentingnya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Ia mendorong masyarakat untuk tetap produktif, memanfaatkan peluang ekonomi yang ada, serta memperkuat solidaritas sosial. Dukungan kebijakan pemerintah, menurutnya, perlu berjalan seiring dengan partisipasi masyarakat agar upaya meningkatkan kesejahteraan dapat lebih efektif.
Hardita juga berharap aspirasi yang disampaikan dalam reses dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan, sehingga intervensi pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.






