MOJOKERTO, Sekilasmedia.com– Pemerintah Kota Mojokerto mendapat apresiasi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur atas keberhasilannya mempertahankan predikat badan publik informatif selama lima tahun berturut-turut. Konsistensi tersebut dinilai menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Apresiasi itu disampaikan Ketua KI Provinsi Jawa Timur, A. Nur Aminuddin, dalam kegiatan wawancara evaluasi dan monitoring (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur 2026. Kegiatan berlangsung secara daring dengan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dari Balai Kota Mojokerto, Kamis (12/11/2026).
Nur Aminuddin mengaku mengapresiasi materi paparan yang disampaikan Wali Kota Mojokerto. Menurutnya, penjelasan tersebut disusun secara lengkap dan sistematis, sekaligus menunjukkan konsistensi Pemkot Mojokerto dalam menjaga keterbukaan informasi publik.
Ia bahkan menilai berbagai inovasi yang dikembangkan Kota Mojokerto dapat dijadikan tolok ukur atau benchmark bagi daerah lain dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan dan mudah dijangkau masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa Ning Ita memaparkan bahwa predikat informatif berhasil dipertahankan dengan nilai rata-rata di atas 97 selama lima tahun terakhir. Bahkan, pada penilaian 2025, Kota Mojokerto memperoleh nilai 99,45.
Menurut Ning Ita, capaian tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai keberhasilan administratif untuk memenuhi indikator penilaian. Lebih dari itu, keterbukaan informasi harus mampu memberikan manfaat nyata melalui kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Ia menegaskan, Pemkot Mojokerto terus berupaya meningkatkan kualitas layanan agar transparansi tidak sebatas kelengkapan dokumen, melainkan benar-benar dirasakan dalam kehidupan masyarakat.
Keterbukaan informasi juga dimanfaatkan sebagai salah satu strategi untuk memperkenalkan potensi daerah. Dengan wilayah yang relatif kecil dan keterbatasan sumber daya alam, Kota Mojokerto perlu mengoptimalkan sektor lain agar mampu menarik perhatian masyarakat luar daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat mengenal berbagai potensi Kota Mojokerto, mulai dari destinasi wisata, kuliner, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Mojokerto menghadirkan sejumlah program inovatif. Di antaranya Duta Keterbukaan Informasi Publik (Duta KIP) dan KIP Goes to School yang melibatkan generasi muda sebagai penggerak literasi informasi. Program KIP Goes to School sendiri telah menjangkau 11 sekolah di wilayah Kota Mojokerto.
Selain itu, terdapat PPID Award yang diikuti 32 perangkat daerah dan 18 kelurahan. Program ini bertujuan mendorong setiap unit kerja meningkatkan kualitas pengelolaan serta pelayanan informasi publik.
Pemkot Mojokerto juga memanfaatkan Mobil Videotron untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat di berbagai titik keramaian. Sementara itu, Tourism Information Center (TIC) hadir sebagai pusat informasi bagi wisatawan yang ingin mengetahui destinasi wisata, kuliner, maupun produk UMKM lokal.
Layanan TIC tersebut telah terhubung dengan 100 mitra UMKM dan jasa lokal serta 18 kelompok sadar wisata yang tersebar di seluruh kelurahan.
Tidak hanya mengembangkan layanan berbasis teknologi, Pemkot Mojokerto turut memperhatikan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas. Berbagai fasilitas disediakan, mulai dari juru bahasa isyarat, guiding block, lift braille, fitur suara pada website, hingga fasilitas khusus di Mal Pelayanan Publik Gajah Mada.
Ning Ita menambahkan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui transparansi, masyarakat dapat mengetahui proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran secara bertanggung jawab dan berintegritas.
Menurutnya, kepercayaan publik menjadi modal utama dalam mendukung keberhasilan program pembangunan. Ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas, partisipasi dalam berbagai kegiatan pemerintah diharapkan semakin meningkat.
Komitmen tersebut juga diperkuat melalui regulasi, pembinaan secara berkala, evaluasi terhadap perangkat daerah, serta dukungan anggaran.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Mojokerto berharap keterbukaan informasi publik tidak sekadar menjadi prestasi dalam penilaian tahunan, tetapi menjadi budaya kerja yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
