Daerah  

Reses, H. Mochammad : 3 Program Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

 

Anggota DPRD Gresik H. Mochammad saat mengadakan serap aspirasi masyarakat

Gresik,sekilasmedia.com – Pada masa reses di masa persidangan ke II, DPRD Kabupaten Gresik mengadakan kegiatan serap aspirasi masyarakat. Yang salah satunya dilakukan anggota DPRD Gresik H. Mochammad di kediamannya pada Minggu (26/6/2022).

Menurut Ketua Komisi 4 DPRD Gresik, terkait program pemerintah Kabupaten Gresik dalam menangani peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Program pemerintah ada tiga.

” Yaitu pengurangan angka kemiskinan, menyelesaikan kali lamong dan menyelesaikan persoalan-persoalan infrastruktur khususnya dalam hal ini jalan poros desa,” jelasnya.

Lebih lanjut Mochammad menambahkan dari reses ini masyarakat berharap tingkat perekonomian masyarakat meningkat. Pertama yang diminta, yaitu turunnya angka pengangguran yang saat ini sangat tinggi melalui penyerapan tenaga kerja.

BACA JUGA :  Danrem 083/Baladhika Jaya Pimpin Apel Pengamanan Kunker Presiden RI

” Hal ini beralasan karena angka pengangguran di Kabupaten Gresik mencapai 60 ribu orang. Ini memang permintaan masyarakat semoga segera terealisasi. Dan mudah-mudahan dengan selesainya pandemi ini, perusahaan-perusahaan bisa beroperasi normal sehingga dapat mengurangi angka pengangguran,” ujarnya.

Kemudian persoalan angka kemiskinan, saat ini angka kemiskinan Kabupaten Gresik mencapai 12,80 persen. Harapan Bupati berdasar RPJMD, ditahun 2023 angka kemiskinan bisa turun menjadi 10 persen.

” Angka kemiskinan Kabupaten Gresik saat ini, dari 12,80 persen kedepan akan diturunkan menjadi 10 persen,” kata legislator asal Cerme.

Caranya, pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan pelatihan – pelatihan baik pencari kerja maupun pekerja yang bekerja dalam perusahaan.

BACA JUGA :  Wakil Bupati Blitar Berikan Bantuan Kepada Korban Bencana Angin Puting Beliung

” Dibarengi, semua perusahaan harus mengeluarkan CSR untuk melatih dan mendidik masyarakat di sekitar perusahaan agar memiliki kemampuan atau skill. Selain, agar perusahaan tidak memiliki anggapan masyarakat sekitar perusahaan tidak memiliki kemampuan. Di samping itu, pemerintah daerah harus melakukan pelatihan-pelatihan di dalam masyarakat agar bisa berusaha. Ini merupakan tujuan bersama dalam mengurangi angka pengangguran,” tandasnya.

Selanjutnya terkait infrastruktur, antara DPRD dan pemerintah sudah komitmen, dimana pokir-pokir DPRD diharapkan nanti diarahkan pada perbaikan jalan di Kabupaten Gresik, dimana kondisi jalan 40 persen rusak berat.

Untuk kali lamong sudah dilaksanakan, pada tahun 2022 ini sudah dianggarkan kurang lebih sebesar Rp. 30 miliar, yang digunakan untuk pembebasan lahan dan pengerukan anak-anak kali lamong, pungkas Mochammad. (rud)